MANAGED BY:
SELASA
04 OKTOBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Sabtu, 13 Agustus 2022 11:41
Mendagri Perintahkan Wali Kota Banjarmasin Cabut Gugatan atas Pemindahan Ibu Kota Kalsel di MK
Dalam Masalah Ini, Mendagri Nilai Wali Kota Banjarmasin Kurang Bijak
Tito Karnavian

Perintah itu termaktub dalam surat nomor 180/4177/SJ yang ditandatangani Tito pada 20 Juli lalu. Selain dikirimkan kepada Wali Kota Banjarmasin, juga ditembuskan ke Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Jakarta. Serta Gubernur Kalsel dan Ketua DPRD Banjarmasin.

Dalam surat itu, Mendagri menjelaskan alasannya. Pertama, perancangan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel itu merupakan kebijakan pemerintah pusat dan DPR. Sehingga patut dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemda. Dalam pasal UU tersebut, kedudukan ibu kota provinsi ini digeser dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. 

Kedua, bila muncul masalah, maka wajib diselesaikan secara administrasi. Bukan malah dibawa ke ranah hukum. Ini demi menjaga wibawa pemerintah di mata masyarakat. Ketiga, Mendagri mengingatkan Wali Kota Banjarmasin untuk memperhatikan surat nomor 180/136999/SJ tertanggal 6 Desember 2019. 

Bunyinya, mengenai peran biro hukum atau bagian hukum di pemda. Di situ ditegaskan, jika ada masalah antar pemda, maka semestinya menempuh upaya administratif ketatanegaraan. Sedangkan judicial review atau hak uji materi atas UU Nomor 8 yang diajukan Wali Kota Banjarmasin sebagai pemohon dinilai Mendagri kurang bijaksana. 

Melihat dasar-dasar di atas, Mendagri pun memerintah Wali Kota Banjarmasin untuk mencabut permohonan uji materi tersebut. Selanjutnya, selesaikan di internal pemerintahan saja. Radar Banjarmasin mengonfirmasi Staf Ahli Bidang Hukum di Setdako Banjarmasin, Lukman Fadlun, (11/8). 

Dia tampak terkejut. “Saya sendiri baru tahu dari media kalau surat itu benar-benar ada,” ujarnya. Sebagai kuasa hukum pemko, mengapa ia bisa sampai tak tahu, Lukman pun mengaku bingung. “Kami rapatkan dulu sama pimpinan, bagaimana menyikapinya,” tambahnya.
Berbeda dengan Sekdako Banjarmasin, Ikhsan Budiman yang sudah membaca isi surat tersebut.

“Bagaimana sikap kami, tanyakan pada pak wali kota. Tapi kami tentu tak bisa serta merta mencabut gugatan,” ujarnya.
“Lihat latar belakangnya. Pengajuan gugatan didasari atas persetujuan DPRD,” sambungnya. “DPRD adalah wakil rakyat kita. Mereka meminta menggugat. Dan keputusan itu sudah diparipurnakan,” tekan Ikhsan.

Terpisah, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina pun mengakui sudah menerima berkas fisik surat Mendagri tersebut. Diceritakannya, ia hendak mengonfirmasi langsung pada Tito. Tepatnya saat menghadiri acara Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Padang, belum lama tadi. Sayang, kesempatan itu tertutup. Tito sedang banyak agenda, tak bisa ditemui.

Setidaknya, Ibnu sudah merapatkannya di internal pemko. Apa hasilnya? Dijawabnya, pemko menghormati Mendagri sebagai pembina pemda. Tetapi, mencabut atau menahan gugatan itu bukan keputusan pemko sendiri. Harus diputuskan secara bersama-sama, oleh eksekutif dan legislatif.

“Judicial review itu hasil rapat paripurna di dewan. Otomatis, kalau hendak mencabut juga harus diparipurnakan lagi. Mau dicabut atau tidak,” jelasnya.

Apalagi, proses hukumnya sudah terlanjur jauh. Mahkamah Konstitusi sudah empat kali bersidang. Sidang kelima dijadwalkan pada 25 Agustus nanti. “Dan agenda sidang kelima adalah pembuktian. Di tengah jalan begini, bolehkah kami langsung mencabutnya?” tanya Ibnu.

Mantan anggota DPRD Kalsel ini juga hendak meluruskan kesalahpahaman yang berbeda. Bahwa ini bukan sengketa antara ibu kota lama versus ibu kota baru. Ini persoalan pemko yang terimbas penerapan UU tersebut. Dan diingatkan Ibnu, uji materi merupakan jalur konstitusional.

Maka, solusi untuk menyelesaikannya secara internal tak lagi cukup. “Itu hanya berlaku bila persoalannya adalah sengketa antar daerah. Sekali lagi, yang dialami ini kan bukan sengketa,” tegasnya. “Contoh di Kabupaten Kerinci. Yang bersengketa dengan daerah pemekaran baru. Terjadi rebutan aset. Sampai ke pengadilan. Sedangkan di sini bukan sengketa,” pungkas Ibnu. (war/gr/fud)

loading...

BACA JUGA

Senin, 03 Oktober 2022 14:13

Garis Kemiskinan Direvisi, Warga Menengah Bakal Turun Kasta Jadi Orang Miskin

 Bank Dunia merevisi perhitungan garis kemiskinan internasional. Tidak lagi mengacu…

Senin, 03 Oktober 2022 14:11

Sekarang Antrean Motor di SPBU di Kalsel Kian Panjang, Ternyata ini Sebabnya

 Antrean sepeda motor mengular di SPBU Benua Anyar, Banjarmasin Timur…

Senin, 03 Oktober 2022 14:09

Menolak Jadi Pagar Ayu

NORHASINA, gadis 23 tahun ini menyandang gelar Putri Pariwisata Hulu…

Senin, 03 Oktober 2022 14:07

Revitalisasi Kawasan Sekumpul Dilanjutkan, Rp120 Miliar Dikucurkan

Proyek tahap pertama revitalisasi kawasan religi Sekumpul di Martapura menuai…

Senin, 03 Oktober 2022 13:34

Operasi Zebra Intan 2022, Polres Balangan Laksanakan Apel Gelar Pasukan

PARINGIN - Kapolres Balangan AKBP, Zaenal Arifin, pimpin apel gelar…

Senin, 03 Oktober 2022 11:18

Wali Kota Banjarmasin Bilang Banjarbaru Sudah 100 Persen Ibu Kota Kalsel

 Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina menghormati keputusan Majelis Hakim di…

Senin, 03 Oktober 2022 11:16

Wanita Korban Perselingkuhan di Kalsel Banyak Alami Gangguan Jiwa

Saban bulan, ada saja RSJ Sambang Lihum menerima pasien gangguan…

Senin, 03 Oktober 2022 11:14

Dua Korban Kembali Ditemukan di Reruntuhan Longsor Tambang Emas

Pencarian memasuki hari keempat. Kemarin (30/9) dua jenazah dari empat…

Senin, 03 Oktober 2022 10:00

Kepedulian pada Lingkungan Jangan Sekadar Seremonial

BANJARBARU - Kota Banjarbaru akan segera dinilai oleh Tim penilai…

Jumat, 30 September 2022 11:24

Sudah Belasan Tahun Beroperasi, Tambang Emas di Sungai Durian Baru Heboh Sekarang

Ini tambang emas tua. Tempat orang mencari rezeki atau lari…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers