Meski sudah menyerahkan data jumlah warga terdampak revitalisasi, namun pencocokan yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagin) Kota Banjarmasin, hingga kini masih belum rampung.

“Karena memang data yang ada belum sesuai dan tidak detail. Sehingga menjadi kendala,” kata Kadis Perindagin Banjarmasin, Ichrom Muftezar, Jumat(19/8) siang.

Ini berkaitan dengan rencana kompensasi yang akan diberikan. Sehingga harus benar-benar valid. Tidak bisa hanya berdasarkan KTP, jumlah jiwa, maupun jumlah kepala keluarga saja.

Detail sangat diperlukan pada data itu. Misalnya, menyertakan jumlah anak sekolah, lokasinya, dan lain-lain. Sehingga bisa lebih mudah membantu warga untuk memasukkan anak sekolah, supaya tidak jauh dari tempat tinggalnya. 

“Mereka memang ada menyerahkan formulir data yang diminta. Tapi lebih valid data yang dimiliki pemko, Makanya, kami perlu berbicara lagi. Kalau perlu kita sama-sama turun ke lapangan,” ujarnya.

Rencananya, pekan depan, pemko kembali mengundang warga untuk mencocokkan data.

“Sebenarnya minggu ini, ternyata warga tidak bisa. Alasannya karena sedang memperingati hari kemerdekaan, ya digeser pekan depan,” ucapnya.

Disinggung mengenai dana revitalisasi pusat, Tezar pastikan tidak akan menjadi SILPA, sebab dana belum dikucurkan. “Ini tugas pembantuan. Dananya masih di kementerian, belum dikucurkan ke daerah. Sehingga kita tidak perlu mengembalikan. Kalau sudah disetujui, baru dikucurkan,” katanya.

Pengacara warga Pasar Batuah, Yusuf, mengatakan, belum mendapat informasi mengenai undangan sinkronisasi data dari Pemko Banjarmasin. Namun ia mengakui, kalau sebelumnya pemko ada mengundang, namun tidak terealisasi.