Di tengah gencarnya penggantian kendaraan dinas BBM dengan kendaraan listrik, PT PLN (Persero) akan menambah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mendukung instruksi presiden tersebut.
Manager Komunikasi PT PLN Unit Induk Wilayah Kalselteng, Winardi mengatakan, saat ini SPKLU baru ada di kantor mereka di Jalan Panglima Batur, Kota Banjarbaru. “Rencananya tahun depan akan dibangun lagi satu unit,” katanya (20/9). Namun, ia belum bisa memastikan di mana. “Yang jelas nanti di kawasan perkantoran pemerintah,” ujarnya.
Lalu, bagaimana dengan pengguna kendaraan listrik umum? Winardi menjawab, jika pengguna mobil listrik semakin banyak, maka penempatan dan penambahan SPKLU akan menyesuaikan dengan permintaan pasar.
Untuk mempercepat penyediaan infrastruktur pengisian baterai kendaraan listrik, PLN telah membuka layanan kemitraan SPKLU.
Artinya, dibuka peluang bagi badan usaha yang tertarik menyediakan SPKLU. Kemitraan ini melalui skema bisnis investor own investor operate (IO2).
Skema bisnis ini untuk investor yang memiliki modal untuk penyediaan SPKLU, PLN akan memberikan kewenangan dalam penggunaan brand PLN.
“Dengan skema IO2 ini, investor akan menerima bagi hasil dari penjualan listrik SPKLU,” papar Winardi.
“PLN sangat serius dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik ini melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, membangun sistem dari hulu ke hilir untuk memudahkan pengguna kendaraan listrik,” tutupnya.
Sementara itu, terkait instruksi presiden agar kendaraan dinas pejabat diganti dengan kendaraan listrik, Pemprov Kalsel masih menunggu petunjuk teknisnya.
Kasubag Perlengkapan dan Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah pada Biro Umum Setdaprov Kalsel, M Razief mengatakan, mereka masih menunggu aturan turunan dari Menteri Dalam Negeri.
Setelah itu, menunggu peraturan gubernur (pergub). Baru menunggu perintah penganggaran dari sekretaris daerah (sekda).
“Alokasinya juga tergantung ketersediaan anggaran. Jadi tidak bisa langsung (pengadaan),” beber Razief.
Apalagi harga mobil listrik masih mahal. Dia mengambil contoh Hyundai Ioniq 5 yang dibanderol sekitar Rp700 juta hingga Rp800 juta. “Mungkin baru tahun depan baru bisa dianggarkan,” tambahnya. (ris/gr/fud)
