Masih dalam suasana peringatan hari jadi kota ke-496, ada baiknya untuk mengulang tentang sejarah Balai Kota di Banjarmasin Barat.
Berdiri di tepian Sungai Martapura, tak jauh dari Pelabuhan Martapura Lama, pada awal kemerdekaan republik, kawasan ini disebut Kodapel atau Kodamar. Akronim dari komando daerah maritim.
Beranjak ke masa Orde Baru, menjelang tahun 1980, bangunan ini beralih fungsi menjadi kantor kotamadya.
Ketua Lembaga Kajian Sejarah Sosial dan Budaya (LKS2B) Kalimantan, Mansyur menyebutkan, pada tahun 1978 ada penyerahan tanah dari Menteri Pertahanan Keamanan.
Pangab mengeluarkan surat nomor SKEP/1533/ XI/78 pada tanggal 16 Nopember 1978 tentang penyerahan tanah dan bangunan eks Kodamar VI Banjarmasin.
Sebelumnya, wali kota berkantor di Jalan DI Panjaitan (belakang kantor gubernur lama).
Mundur lebih ke belakang, sejak tahun 1919, oleh pemerintahan Hindia Belanda, Banjarmasin ditetapkan sebagai Gemeente (kota).
Tepatnya pada 1 Juli 1919, ketika dibentuk Gemeenteraad Bandjermasin. Sebuah dewan kota di mana pribumi dijatah empat kursi, orang Eropa tujuh kursi dan dua kursi untuk warga Tionghoa.
Jabatan ketua dewan (voorsitter) dipegang wali kota atau kepala daerah (burgemester) yang dibantu sekretaris. Dibantu pula oleh badan penasihat harian (advies college).
Pada tahun 1938, terjadi pembaruan pemerintahan desentralisasi Borneo yang diatur dengan putusan Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie tertanggal 17 Juni 1938 dan dimasukkan dalam Lembaran Negara Hindia Belanda Nomor 359.
Putusan itu menaikkan status Gemeente menjadi Stadsgemeente, dari Dewan Kota menjadi Balai Kota.
“Sampai 1941, Balai Kota ini terus berkembang, menjadi lebih mantap,” terang dosen sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat itu.
Kala itu, Balai Kota satu atap dengan kantor Asisten Residen di Jalan Heerengracht. Sebuah jalan yang bersih dan asri.
“Begitu Indonesia merdeka, namanya berubah menjadi Jalan Jawa. Lalu berubah lagi menjadi Jalan DI Panjaitan,” jelasnya.
