MANAGED BY:
SABTU
26 NOVEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Jumat, 30 September 2022 11:14
Arahan Mendagri, Wali Kota Banjarmasin Tarik Permohonan Judical Review Status Ibukota
POLEMIK: Gerbang Kota Banjarmasin difoto malam hari. Hingga saat ini, perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru masih dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi. WAHYU RAMDHAN/RADAR BANJARMASIN

Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan pengajuan gugatan terkait pemindahan status Ibu Kota Provinsi Kalsel. Dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru.

Artinya, bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, status Ibu Kota Provinsi Kalsel berada di Kota Banjarbaru. Putusan penolakan gugatan itu dibacakan, Kamis (29/9) siang.

Diketahui sebelumnya. Ada tiga gugatan yang dilayangkan terkait pemindahan status Ibu Kota Provinsi Kalsel. Pertama, gugatan dilayangkan Pemko Banjarmasin. Kedua, oleh Forum Kota (Forkot) Banjarmasin. Ketiga, Kamar Dagang Industri (Kadin) Banjarmasin. Dengan perkara nomor 58/PUU-XX/2022 dan perkara nomor 59/PUU-XX/2022.

Dua gugatan yang dilayangkan dua pemohon terakhir, diketahui rontok. Hakim MK dipimpin Anwar Usman, menolak seluruh gugatan yang dilayangkan. 

Majelis menilai, gugatan yang diajukan tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Lantas, bagaimana dengan gugatan yang dilayangkan Pemko Banjarmasin? Di luar dugaan, rupanya permohonan itu justru dicabut sendiri oleh Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. 

Padahal, seperti diketahui beberapa waktu lalu, Ibnu Sina bersama DPRD Banjarmasin, telah menggelar rapat paripurna terkait upaya mengajukkan judicial review terhadap UU Nomor 8 Tahun 2022.

Khususnya, terkait pasal 4 yang berisi tentang pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru.
Setelah mendapat dukungan penuh dari DPRD Banjarmasin, Ibnu Sina bersama Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya, mengajukkan permohonan ke MK RI pada 19 April 2022 dan teregister dengan nomor perkara 60/PUU-XX/2022.

Dalam sidang, Anwar Usman menerangkan, pada 26 September 2022 atau beberapa hari sebelum pengucapan putusan, pihaknya telah menerima permohonan pencabutan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel.

Anwar Usman membacakan alasan para pemohon mencabut permohonan itu. Yakni, karena adanya Permendagri Nomor 30 Tahun 2012.Isinya, tentang pedoman pemberian nama daerah, pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah, perubahan nama ibu kota dan pemindahan ibu kota, telah diatur di pasal 7 hingga 11.

“Sehingga, dalam upaya mempertahankan Banjarmasin sebagai Ibu Kota Provinsi Kalsel adalah bukan melalui judicial review, tetapi dengan eksekutif review,” ucapnya.

Selanjutnya, Anwar Usman juga membacakan penetapan terkait adanya pencabutan permohonan dari pemohon perkara nomor 60 itu.

Pertama menetapkan untuk mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon. Kedua, menyatakan permohonan perkara nomor 60 mengenai pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 terhadap UUD 1945 ditarik kembali.

Ketiga, menyatakan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aquo. Dan keempat, memerintahkan panitera MK untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 60 dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik.

“Lalu, mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi,” pungkasnya. (war)

 ARAHAN MENDAGRI

 Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, angkat bicara terkait pencabutan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022. Ia bilang, pencabutan sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian.
“Jangan sampai ada gugatan antar pemerintah,” ujarnya, Kamis (29/9).

Saat diwawancarai, Ibnu baru saja usai membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Komisariat Wilayah V Regional Kalimantan, di Hotel Rattan Inn Banjarmasin.

Mengingatkan pembaca, sebagai Mendagri RI, Tito Karnavian menerbitkan surat bernomor 180/4177/SJ yang berisi perintah untuk mencabut gugatan atau pengujian Undang-undang Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di MK RI. Surat tertanggal 22 Juli 2022 itu ditujukan langsung ke Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina.

Lalu, mengapa pencabutan gugatan justru di akhir-akhir jalannya persidangan? Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, pemko tampak enggan melakukan pencabutan gugatan. Alasan Ibnu waktu itu, karena proses hukum sendiri sudah melangkah begitu jauh.

Kemudian, judicial review yang dilayangkan ke MK bukanlah soal sengketa antar daerah. Bahkan bukan pula menyangkut persoalan hukum antar daerah. Pihaknya hanya menerima dampak dari dibuatnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022.

Bukankah mestinya waktu itu tidak dilayangkan judicial review ke MK, saat itu? Ibnu mengatakan hal yang dialami sebelumnya adalah persoalan lain.

Sekarang kembali ke jawaban terbaru Ibnu. Ia bilang, pihaknya juga di-deadline alias diberikan batas waktu untuk mencabut gugatan.

Lalu, apakah pencabutan itu tidak melalui rapat paripurna di DPRD Banjarmasin? Ia mengaku pencabutan memang tidak melalui rapat paripurna. Tapi, sudah melalui komunikasi dengan DPRD Banjarmasin.

“Karena, saat rapat paripurna itu, terkait persetujuan untuk mengajukan gugatan. Sedangkan soal pencabutan, sudah kami komunikasikan juga dengan DPRD. Ya mungkin tidak usah ada paripurna untuk mencabut itu,” ucapnya.

 

Hal serupa juga disampaikan Staf Ahli Hukum di Setdako Banjarmasin, Lukman Fadlun. Ia mengatakan, alasan pencabutan karena pihaknya sudah mencoba berkomunikasi dengan pemerintah pusat.

Oleh Kemendagri RI, pihaknya diminta berjuang melalui Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), yang diketuai Wakil Presiden RI. Alias melalui eksekutif review.

Menurut Lukman, di situ nantinya Wali Kota Banjarmasin akan mencoba upaya perjuangan lainnya. Yakni melalui pendekatan administratif. Misalnya menyampaikan surat yang berisi kajian hukum, historis, dan aspirasi masyarakat berdasarkan telaahan.

“Sesegeranya kami lakukan. Di bagian hukum sedang membikin telaahan,” katanya.
Lantas, bagaimana proses itu nantinya berjalan? Lukman menjelaskan bahwa prosesnya bukan lagi melalui persidangan. Tapi, bisa dalam bentuk pemanggilan, atau presentasi. (war)

 
 
 

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 26 November 2022 14:52

Mabuk Judi Online, Mobil Bengkel Malah Digadaikan

Gara-gara ketagihan judi online, Aceng Guruh (AG) akhirnya harus berurusan…

Sabtu, 26 November 2022 14:48

Fakta Baru Sidang Mardani Maming, Sekda Diminta Bubuhkan Paraf

Masih dengan agenda pemeriksaan saksi, (25/11), sidang perkara korupsi dengan…

Sabtu, 26 November 2022 14:37

Karena Dua Hal ini Stadion 17 Mei Tak Bisa Penuhi Standar FIFA

Menjadi lapangan sepak bola terbesar di Kalimantan Selatan, Stadion 17…

Sabtu, 26 November 2022 14:33

Replika Rumah Lanting Nasibmu Kini, Dulu Dirawat, Kini Dibiarkan Rusak

Kondisi replika rumah lanting di dermaga wisata religi Kubah Makam…

Sabtu, 26 November 2022 14:28

Mulai Banyak Ditemui, Izin Kedai Kopi di Banjarbaru akan Dikejar

Kedai kopi atau Coffee Shop di Banjarbaru kini bak jamur…

Sabtu, 26 November 2022 11:26

Kabarnya UMP Kalsel di 2023 Bakal Naik 8,83 Persen

 Beredar kabar Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 Kalsel dinaikkan 8,83…

Sabtu, 26 November 2022 11:20

Kasus Penganiayaan Selebgram Banjarmasin, Kapolda Janji Cek ke Propam

Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi rupanya baru mengetahui…

Sabtu, 26 November 2022 10:15

Gerbang Batas Kota ini Nasibnya Belum Jelas

 Selain bundaran Tugu Simpang Empat, Lapangan Murjani dan Minggu Raya.…

Sabtu, 26 November 2022 10:11

Stok Blanko KTP-el Mulai Menipis

Kosongnya blangko KTP elektronik di Dinas Kependudan dan Pencatatan Sipil…

Sabtu, 26 November 2022 10:08

Persuasif Saja Tak Cukup Cegah Masyarakat Buang Sampah Disini

Meski sudah dipasangi kamera pengawas alias CCTV, sampah di kawasan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers