BANJARBARU - Belum tertanggulanginya fenomena badut jalanan ini mendapat reaksi keras dari anggota DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari. Terlebih saat ini dinilainya jika jumlah badut jalanan ini semakin banyak.
"Artinya patroli bahkan razia yang selama ini dilakukan bisa dikatakan bukan jadi solusi terbaik kan. Ini hanya sementara saja, nanti mereka kan kembali lagi ke jalan," kata Nurkhalis.
Menanggulangi fenomena ini ujarnya harus melalui dua pendekatan. Yang pertama dari sisi peraturan yang harus ditegakkan, dan yang kedua adalah dari sisi kemanusiaan.
Khusus untuk sisi kemanusiaan, Pemko kata Nurkhalis seharusnya sudah bisa menganalisa apa penyebab badut-badut jalanan ini tetap kembali ke jalan. Yang mana jelas katanya ini menyangkut mata pencaharian.
"Pemko harus bisa merangkul dan berembuk bersama dengan mereka, didengarkan keluhan mereka lalu dicari bersama-sama apa solusinya. Sehingga tak perlu sampai kucing-kucingan lagi," pesannya.
Ia juga melihat bahwa sejauh ini penanganan badut jalan hanya dibebankan kepada Satpol PP dalam aspek penertiban. Seharusnya SKPD terkait lainnya terutama Dinas Sosial tegasnya harus lebih peka melihat persoalan ini.
"Ini kan sudah jadi persoalan sosial, harusnya Dinas Sosial bisa pro aktif untuk menanganinya. Yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana secara dini bisa ada solusi, kalau nanti dibiarkan dan jumlahnya masif, ini akan jauh lebih sulit untuk ditata dan ditertibkan," kritiknya.
Masih terkait ini, sekarang status Kota Banjarbaru ujar legislator PKS ini adalah Ibu Kota Provinsi Kalsel. Tentunya dengan status tersebut, persoalan sosial seperti badut jalanan ini dorongnya harus segera diselesaikan.
"Tentu penataan dan estetika kota pasti jadi catatan jika di lampu merah ada badut jalan dan di titik ruas Jalan A Yani lainnya. Apalagi saya lihat mereka sampai ada yang meminta-minta, ini kan bukan esensi badut lagi untuk memberikan hiburan," pungkasnya. (rvn/ij/bin)
