BATULICIN - Dalam rangka meredakan situasi akibat permasalahan masyarakat terdampak aktivitas pertambangan batu bara di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Sekretaris Daerah Tanbu, Ambo Sakka, menyambanginya para korban, beberapa waktu lalu.
Sebanyak 23 kepala keluarga terdampak aktivitas pertambangan batu bara di desa itu menyambut kehadirannya.
Pertemuan disaksikan Ketua DPRD Tanah Bumbu, H Supiansyah ZA, perwakilan unsur Forkopimda, camat dan kepala desa setempat.
Meski berlangsung alot, pertemuan menghasilkan kesepakatan. Pemkab Tanah Bumbu membentuk tim kajian independen dalam penanganan sengketa dampak tambang antara masyarakat dengan PT MJAB.
“Tim ini nantinya di bawah koordinasi pemerintah daerah, dengan tugas menyelesaikan permasalahan tersebut,” ucap Ambo Sakka.
Kehadiran tim akan mencarikan solusi terbaik untuk kedua belah pihak. “Mereka akan bekerja untuk 15 hari ke depan,” tegasnya.
Terkait sikap pemkab atas keberadaan aktivitas tambang, pihaknya hanya sebatas menyampaikan rekomendasi kepada kementerian terkait. Karena menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Untuk aktivitas pertambangan menjadi kewenangan pusat. Pemda hanya sebatas rekomendasi. Kita tunggu keputusannya,” tukasnya.
Sementara, Kepala Teknik Tambang (KTT) PT MJAB, Arifin Noor Ilmi, mengaku pihaknya bekerja berdasarkan acuan dan kajian lingkungan, serta dengan perizinan yang lengkap.
“Keberadaan IUP PT MJAB yang saat ini beraktivitas dengan titik lokasi terjadinya kerusakan jalan dan permukiman warga, cukup jauh. Berkisar antara 200 sampai 250 meter,” katanya. (diskominfo/zal)
