MANAGED BY:
MINGGU
29 JANUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Selasa, 22 November 2022 10:10
Upah Minimum 2023 Naik, Pekerja Senang, Pengusaha Cemas

BANJARBARU – Ketetapan 10 persen itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel, Irfan Sayuti mengatakan, Dewan Pengupahan Kalsel bakal segera menggelar rapat.

“Rencananya rapat Selasa (22/11) nanti,” katanya kepada Radar Banjarmasin, (20/11). Rapat itu akan menetapkan kenaikan upah minimum di Kalsel. “Insya Allah naik, tapi berapa persen, masih harus menunggu hasil rapat,” jelasnya. 

Kepala Bidang Hubungan Industri Disnakertrans Kalsel, Muzalifah menambahkan, sebelum rapat dengan dewan pengupahan, mereka akan rapat teknis bersama Menaker. “Jadi menunggu rapat bersama menteri dulu,” timpalnya.

Sementara itu, dalam Permenaker Nomor 18 dijelaskan, penyesuaian nilai upah minimum 2023 dihitung menggunakan formula baru. Menimbang variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tak lagi menjadi acuan penghitungan upah minimum. Alasannya, karena tidak mengakomodir dampak kenaikan inflasi.

Dengan aturan upah minimum yang baru, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten dan kota (UMK) akan berlaku pada 1 Januari 2023.

Penetapan dan pengumuman UMP pun mundur dari yang semula dijadwalkan pada 21 November menjadi paling lambat 28 November.

Sedangkan UMK, yang sebelumnya diumumkan paling lambat 26 November, diperpanjang menjadi paling lambat 7 Desember.

Waktu pengumuman UMP dan UMK diubah agar pemerintah daerah memiliki waktu yang cukup untuk menghitung upah minimum sesuai formula baru.

Pada 2021, UMP Kalsel tidak mengalami kenaikan karena pandemi covid. Tahun 2022, kenaikan UMP hanya 1,01 persen. Atau Rp29 ribu, dari sebesar Rp2.877.177 menjadi Rp2.906.473.

HIPMI Keberatan

Jika pekerja senang dengan kenaikan upah minimum, berbeda dengan respons pengusaha. Salah satunya Ketua Umum terpilih Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Banjarbaru, Fajar Saputra. 

Secara jujur, ia mengatakan beleid ini menjadi beban bagi pengusaha. Sebab, kondisi ekonomi setelah pagebluk masih rawan dan tidak stabil.

“Selain pandemi, belum lagi soal isu resesi di tahun depan. Jadi soal kenaikan ini saya kira akan memberatkan pengusaha. Minimal jadi beban pikiran,” ujar owner Ami Ali Parfum’s ini.

Di HIPMI Banjarbaru sendiri, isu ini kerap menjadi topik obrolan. Selain upah minimum, juga persoalan daya beli konsumen yang belum pulih.

“Lalu ramainya PHK di perusahaan-perusahaan. Belum lagi dengan kenaikan upah minimum ini, jadi cukup menambah kekhawatiran,” katanya.

Jikapun ini merupakan kewajiban, HIPMI mendorong agar pemerintah bisa optimal menekan harga kebutuhan barang pokok.

“Karena sangat berdampak terhadap konsumen dan pengusaha. Agar biaya hidup masyarakat dan pekerja tidak terlalu tinggi. Karena saya kira solusi utama adalah ketika biaya hidup mampu ditekan,” tuntasnya. (ris/rvn/gr/fud)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 09 September 2015 10:31

Sukseskan Pilkada di Kotabaru

<p><br />KOTABARU - Penjabat Bupati Kotabaru Dr Ir H Isra meminta semua elemen masyarakat…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers