Upaya normalisasi anak sungai yang dijalankan Pemerintah Kota Banjarmasin selama tahun 2022 ternyata masih belum mampu menangani permasalahan banjir di kota seribu sungai.
Kepala Bidang Sungai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Rini Wardhani mengakui selama tahun 2022 hanya 25 anak sungai yang dinormalisasi.
Padahal, ia membeberkan jumlah anak Sungai Martapura di Kota Banjarmasin ada sekitar 290 buah. “Memang masih banyak anak sungai yang harus dinormalisasi. Tapi di tahun depan (2023) jumlah sungai yang kita normalisasi sebanyak 20 sampai 25 titik. Pelan-pelan kita jalankan,” ucapnya saat dihubungi Radar Banjarmasin, Rabu (30/11) petang.
Normalisasi yang dilakukan adalah berupa pengembalian lebar sungai dan pengerukan sedimentasi sungai. Namun sayangnya Rini mengaku lupa untuk totalnya. “Tapi yang pasti kita melakukan normalisasi ini tidak berdasarkan panjangnya. Tapi dengan hitungan kubikasi sedimentasi yang diangkut dalam upaya pengerukan sungai,” ungkapnya.
Menurutnya, tujuan normalisasi sungai ini tidak lain agar aliran air kembali lancar. “Yang tadinya tertutup oleh endapan bisa kembali lancar alirannya dengan pengerukan yang kita lakukan,” tuturnya.
Ia lantas menyebutkan beberapa sungai yang sudah dinormalisasi, yakni Sungai Purun, Sungai Kidaung, Sungai Peradapan dan Sungai Saka Pelangi.
“25 sungai itu tersebar di setiap kecamatan,” pungkasnya.
Upaya normalisasi sungai di Banjarmasin ini rupanya mendapat komentar dari anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, yakni Afrizaldi. Ia mengaku sampai sekarang masih belum mengetahui secara persis upaya normalisasi sungai yang gencar dijalankan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin sejak awal tahun 2021 lalu.
Sepengetahuan dirinya, pemko sudah mendapat bantuan dana dari Bank Dunia sekitar Rp 1 Triliun untuk menormalisasi sungai di kawasan Jalan Veteran Banjarmasin. Tujuannya tidak lain untuk menangani permasalahan banjir yang sudah menjadi ancaman bagi kota seribu sungai ini.
“Dan itu berjalan di tahun 2023. Pemko harus serius menjalankan tugasnya dalam program normalisasi sungai ini. Karena Pemko kebagian tugas dalam hal membebaskan lahan,” ungkapnya. Namun, disamping itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menekankan agar pemko sesegeranya melakukan pemetaan terhadap wilayah yang memiliki skala urgensi dan harus ditangani secara khusus dalam upaya penanganan banjir.”Mengapa upaya normalisasi sejak tahun 2021 ini tidak terlalu terasa, mungkin Pemko belum melakukan pemetaan secara tepat,” ujarnya.
Sehingga upaya normalisasi berupa pengerukan sungai dan perbaikan drainase tidak terlalu berdampak besar. Bahkan banjir ROB tahun ini sudah seperti menjadi agenda rutinan.”Jangan sampai normalisasi sungai ini hanya menjadi seremonial saja alias cuma hanya dilihat bekerja saja,” tukasnya. (mr-158/ij/ran)
