MANAGED BY:
MINGGU
29 JANUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Selasa, 06 Desember 2022 14:30
Besok UMK 2023 di Kalsel Diumumkan, Jangan Terlalu Berharap Naik 10 Persen

Upah minimum di kabupaten dan kota (UMK) untuk tahun 2023 diumumkan besok (7/12). Sama seperti upah minimum provinsi (UMP), tampaknya tidak akan ada kenaikan sampai batas maksimal 10 persen.

 

BANJARMASIN – Pemko Banjarmasin sudah mengajukan kenaikan UMK ke Pemprov Kalsel. Nominalnya sedikit lebih besar dari UMP. 

Seperti yang diungkap Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Banjarmasin, M Isa Anshari (5/12). “Pemprov kan menetapkan sebesar Rp3,1 juta. Kalau pemko, saya lupa persisnya, tapi di angka Rp3,2 juta,” sebutnya. UMK Banjarmasin 2022 sebesar Rp3.000.371. Jika naik menjadi Rp3.200.000, maka ada kenaikan sebesar Rp199.629. Atau sekitar 6,65 persen.

Angka itu sudah dibahas bersama Dewan Pengupahan. Sekarang hanya tinggal menunggu persetujuan gubernur. “Batas akhir kan tanggal 7 Desember. Mudah-mudahan bisa lekas ditandatangani, agar bisa diumumkan,” harap Isa. 

Namun, usulan UMK itu mendapat catatan. Sebab tidak diketahui DPRD Banjarmasin. Anggota Komisi IV, Sukhrowardi berharap perhitungan UMK telah menimbang lonjakan harga barang kebutuhan pokok di pasaran. “Jangan sampai upah yang disepakati malah menyampingkan kebutuhan dasar hidup pekerja kita,” ujarnya.

“Karena dari penentuan besaran UMK bisa dilihat, apakah pemko peka atau malah tak acuh terhadap kondisi rakyatnya,” tambah politikus Golkar itu. Sisi lain, Sukhro mengingatkan UMK juga harus memperhatikan kemampuan dunia usaha. Apalagi di tengah masa pemulihan ekonomi setelah pandemi dan di ambang resesi seperti sekarang. 

Walaupun sejauh ini, Komisi IV belum menerima keluhan dari dunia usaha.

Sekarang, tinggal bagaimana mengawal apakah UMK itu ditaati perusahaan atau diingkari.

“Karena sudah kesepakatan bersama, jadi harus dijalankan,” ujarnya. “Jangan sampai nanti justru kedapatan banyak pengusaha yang tidak melaksanakan UMK tadi,” sambungnya. (mr-158/war/gr/fud)

Kotabaru Naik 255 Ribu, Tabalong Masih Rahasia

KOTABARU – Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru, Sugian Noor mengatakan usulan kenaikan UMK sudah disodorkan ke meja bupati.

“Setelah tiga tahun tidak ada kenaikan, apalagi dibarengi pandemi, saat saatnya untuk dinaikkan,” ujarnya kemarin (5/12).

Apalagi di Kalimantan Selatan, Kotabaru merupakan penyumbang inflasi tertinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, inflasi di Bumi Sa’ijaan mencapai 8,69 persen untuk bulan November tadi. Jauh di atas angka inflasi nasional yang mencapai 5,71 persen. “Jadi kami sangat mendukung kenaikan UMK ini,” tegas Sugian.

Usulannya, UMK Kotabaru akan naik Rp255.498 atau 8,37 persen. Atau dari sebelumnya Rp3.048.796 menjadi Rp3.304.294.
Beralih ke daerah lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tabalong, Zulfan Noor masih menyimpan angkanya.

Alasannya, kenaikan UMK masih menunggu persetujuan bupati dan gubernur. “Tunggu 7 Desember,” ujarnya kepada Radar Banjarmasin. 

Saat ini, UMK Tabalong sebesar Rp3.001.230. “Naiknya cukup banyak, tapi angkanya diumumkan nanti,” tambah Zulfan.

Tidak Punya Dewan Pengupahan

Di Kabupaten Banjar, pemkabnya tidak akan menetapkan UMK seperti daerah yang lain. Jadi Martapura hanya akan menggunakan upah minimum provinsi (UMP) yang telah diumumkan Pemprov Kalsel pada 28 November lalu.

Alasannya, di sana belum ada Dewan Pengupahan yang berhak menghitung UMK. “Kalau tidak punya Dewan Pengupahan, kami tidak berhak menetapkan UMK,” kata Sekda Banjar, M Hilman (5/12). “Jadi upah yang dibayar perusahaan tidak boleh kurang dari UMP,” sambungnya.

Pemprov telah menetapkan UMP 2023 sebesar Rp3.149.977. Angka ini naik 8,38 persen dibandingkan UMP sebelumnya sebesar Rp2.906.473.

Kenaikan UMP itu berdasarkan keputusan Gubernur Kalsel nomor 188.44/0824/KUM/2022. Menurut Hilman sudah seharusnya Banjar memiliki UMK, karena inilah daerah dengan wilayah terluas di Kalsel.

“Mungkin dengan UMP cukup bagi masyarakat di pedesaan, tapi belum tentu buat yang di perkotaan. Tergantung dengan harga bahan pokok di masing-masing wilayah,” ujarnya. Lalu, mengapa tak dibentuk saja Dewan Pengupahannya? “Dewan ini harus diisi oleh perwakilan beberapa unsur, ini yang masih belum mencukupi. Tapi akan terus kami dorong,” jawab Hilman.

Dewan ini harus memenuhi unsur asosiasi pengusaha, serikat buruh, perguruan tinggi, pakar dan pemda. (jum/ibn/ris/gr/fud)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 09 September 2015 10:31

Sukseskan Pilkada di Kotabaru

<p><br />KOTABARU - Penjabat Bupati Kotabaru Dr Ir H Isra meminta semua elemen masyarakat…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers