Peringatan dini bencana banjir mengancam Kota Banjarmasin dari prakiraan cuaca BMKG Stamet Syamsudin Noor pada Kamis (26/1) tadi, ternyata tidak sampai ke BPBD Kota Banjarmasin.
Anggota BPBD Kota Banjarmasin, Yossie menyebut pihaknya hanya menerima peringatan dini tentang cuaca saja. “Untuk banjir belum ada,” ungkap Yossie saat ditemui di markasnya, Jumat siang.
Yossie mengakui dalam beberapa hari ke belakang, memang ada terjadi banjir rob yang merendam sebagian permukiman di Banjarmasin. “Misalnya di kawasan Benua Anyar, Sungai Jingah, Zafry Zamzam, Kuin, Kelayan, dan Alalak. Titik-titik ini adalah kawasan yang terendam paling parah. Ketinggiannya sampai 45 cm,” ungkapnya.
Menurutnya, air masuk ke permukiman adalah dampak dari siklus air pasang bulanan yang sekarang masih dalam kondisi tinggi. Kemudian diperparah dengan guyuran hujan. “Kami hanya dapat data prakiraan cuaca. Hujan ini memang diprediksi akan terus terjadi dengan intensitas sedang sampai tinggi pada awal Maret mendatang,” jelasnya.
Tidak sampainya informasi ini menjadi sorotan anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Sukhrowardi. Menurutnya, sebagai SKPD yang menangani kebencanaan, BPBD Kota Banjarmasin wajib memberitahukan hal itu kepada masyarakat. “Supaya warga bisa bersiap. Kalau tidak, maka khawatirnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.
Politisi Partai Golkar itu lantas mempertanyakan sistem peringatan dini atau early warning system yang seharusnya dijalankan pihak pemko dalam hal kebencanaan tersebut. Khususnya mengenai masalah banjir. “Apakah pemko sudah menganggap banjir rob ini adalah fenomena. Bukan lagi sebuah bencana. Jadi ‘calap’ biasa rutinan di setiap bulan,” cecarnya.
Menurutnya, pemko wajib berkaca pada kejadian banjir di awal tahun 2021 lalu. Ketika hanya menilai rob bukan bencana, pada kenyataannya malah terjadi banjir besar dan merugikan masyarakat. “Ada apa ini. Kok bisa mereka (BPBD, red) tidak memberitahukan ke warga kalau ada ancaman banjir,” tanyanya, heran.
Komisi IV sudah sering memperingatkan agar BPBD Kota Banjarmasin meningkatkan pemberitahuan kebencanaan dengan memanfaatkan teknologi. Misalnya dengan membuat sistem peringatan dini bencana melalui SMS dengan alat yang dipasang di sungai.
Namun, hal tersebut tidak digubris dengan alasan terpental saat upaya koordinasi dengan pihak Pemprov Kalsel. “Sejak zaman Kalak (Kepala Pelaksana) itu masih dijabat Fahrurrazi sampai Husni Thamrin, upaya koordinasi dengan pihak Pemprov Kalsel selalu buntu. Mereka tidak menjelaskan apa kebuntuan itu. Apa gara-gara komunikasi mereka tidak baik,” sentilnya.
Sukhro secara tegas meminta BPBD Banjarmasin untuk melakukan pembenahan agar upaya mengadakan early warning system ini bisa segera terwujud. “Markas mereka kan baru. Apalagi sekarang sudah menjalani kunker ke Jakarta untuk belajar mengenai penanganan bencana ke BNPB dan BPBD Provinsi Jakarta. Buktikan kalau dua hal ini bisa sejalan dengan menjalankan tugas secara maksimal,” pintanya.(zkr/az/dye)
