Problem pengajian guru honorer dan PPPK masih menjadi PR bagi Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin. Alhasil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), SKPD yang menangani pendidikan di Bumi Kayuh Baimbai ini dicecar oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Mathari, Jumat (17/3) siang.
Ia mengaku banyak mendapat laporan mengenai hal tersebut dalam dua bulan ke belakang. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mempertanyakan kinerja disdik dalam menggaji para guru honorer dan PPPK.
“Kalau mereka mengklaim beres, kok sampai ada guru yang mengeluh. Malah ada yang mengeluhkan keterlambatan gaji sampai dua bulan,” ungkapnya.
Mathari yakin ada yang salah dalam sistem penggajian para guru honorer dan PPPK saat ini. Padahal gaji sangat penting dan selalu dinanti-nantikan bagi pahlawan pendidikan dalam menjalani kehidupannya.
“Belakangan banyak guru yang gajinya terkatung-katung tidak jelas. Mereka ini sudah honorer, gajinya tidak seperti guru PNS, dirapel lagi,” tukasnya.
Ia menegaskan persoalan yang dicecarnya dalam forum RDP tersebut sebagai upaya membenahi pendidikan di Banjarmasin. “Saya ingin memperbaiki pendidikan di Banjarmasin. Supaya jangan sampai ada lagi guru yang mengeluh karena permasalahan gaji,” katanya.
“Ini juga bentuk kasih sayang kami kepada disdik, makanya persoalan ini kami sampaikan dalam rapat,” tambahnya.
Menurut Mathari, Banjarmasin tidak akan bisa maju jika dari sektor kesejahteraan pendidiknya saja masih belum jelas. “Kalau dari sisi penggajian beres, tentu tidak ada lagi yang namanya keluhan-keluhan guru. Siswanya pun juga nyaman belajar,” tukasnya.
“Padahal dari segi anggaran sudah kami dukung. Ratusan miliar anggaran disdik ini diberikan,” sambungnya.
Disdik Banjarmasin diberi porsi anggaran sebesar Rp596 miliar pada tahun 2023 ini. Dengan anggaran sebesar itu, Mathari juga menyoroti kenapa program pembangunan fisik pendidikan masih belum ada yang masuk daftar lelang.
“Sekarang belum ada yang jalan sama sekali. Puluhan sekolah yang memerlukan perbaikan juga belum dilelang. Padahal ada sekolah yang sampai menumpang di area pekarangan warga. Kok bisa sampai seperti itu,” tukasnya.
Mathari meminta disdik sesegeranya membenahi mekanismenya. “Supaya tidak ada alasan lagi mereka memperlambat gaji guru honorer dan PPPK. Apalagi perbaikan fasilitas sekolah,” ujarnya.
Kepala Disdik Banjarmasin, Nuryadi mengaku pihaknya tidak bisa berbuat banyak mengenai keluhan keterlambatan gaji bagi para guru honorer dan PPPK. Hal itu karena adanya mekanisme yang harus ditaati pihaknya.
Ia membeberkan prosedur penggajian saat ini berbeda dengan sebelumnya. “Kami memerlukan waktu tidak sebentar, karena harus ada surat sertifikat Kuasa Pemilik Anggaran (KPA) yang tidak bisa sembarangan ditandatangani,” ujarnya.
“Padahal dari sisi administrasi kami (Disdik, red) sudah lengkap dan beres. Tapi, regulasi inilah yang membuat terjadinya keterlambatan,” katanya.
Terkait anggaran, diakuinya, masih bisa mengakomodir semua keperluan penggajian guru honorer dan PPPK. “Setiap bulan kami mengeluarkan Rp3 miliar sampai Rp5 miliar perbulan. Itu sudah mengakomodir semua keperluan gaji guru honor dan PPPK,” ujarnya.
“Pelan-pelan kami bayarkan gaji mereka. Paling lambat tanggal 5 sudah terbayar semua. Kalau ada keterlambatan, artinya kami mengalami kendala dalam prosedur KPA tadi,” pungkasnya.(zkr/az/dye)
