Tiga badut jalanan yang diduga berasal dari Banjarmasin terjaring Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Peristiwa ini memantik reaksi Dinas Sosial (Dinsos) Banjarmasin.
****
Badut jalanan yang terjaring bakal dipulangkan ke Banjarmasin. Pemulangan dikabarkan bakal dilakukan oleh pihak Pemkab HST. Kepala Dinsos Banjarmasin, Dolly Syahbana mengatakan upaya pemulangan serupa sebenarnya sering dilakukan jajaran Dinsos Banjarmasin kepada para gelandangan dan pengemis (gepeng) atau anak jalanan (anjal) dari luar daerah yang terjaring penertiban di Banjarmasin.
“Status mereka sementara ini orang terlantar. Kami masih menunggu konfirmasi dari Dinsos HST untuk pemulangan ke Banjarmasin,” ucapnya.
Apa yang dilakukan pihaknya ketika badut jalanan yang terjaring itu tiba di Banjarmasin? Dolly mengatakan, pihaknya akan memeriksa yang bersangkutan. Apakah masuk dalam penerima bantuan sosial, atau tidak.
“Akan kami asesmen dulu. Kalau mereka masuk kategori miskin, akan kami berikan bantuan sosial (bansos),” janjinya.
Untuk diketahui, ketiga badut jalanan yang terjaring di Kabupaten HST merupakan satu keluarga. Sang ayah berinisial Y (50). Dua orang anaknya berinisial SA (24) dan AR (18).
Mereka ditertibkan karena dianggap meresahkan masyarakat dan mengganggu aktivitas jalan raya. Tepatnya di lampu merah Simpang Empat Tangkarau. Penertiban mengacu Perda No 14 tahun 2012 tentang Trantibum.
Saat diperiksa, ketiganya tidak memiliki indentitas diri. Namun, ketiganya bilang berasal dari Banjarmasin, di Jalan Kelayan B.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinsos Banjarmasin, Budiannor membenarkan bahwa saat ini pihaknya sedang menunggu pemulangan yang dilakukan Pemkab HST.
“Kami juga masih menunggu surat hasil asesmen dari Pemkab HST. Sampai hari ini, surat itu belum kami terima,” ungkapnya, kemarin (17/3).
Budiannor menjelaskan sebagaimana mekanisme yang berjalan, Dinsos Pemkab HST akan menyurati Pemko Banjarmasin. Dalam surat dijelaskan bahwa yang terjaring memang berdomisili di Banjarmasin.
Bila surat itu sudah sampai, maka Dinsos Banjarmasin melanjutkannya dengan melacak keluarganya. Apakah memang benar warga Banjarmasin, atau tidak. “Pernah terjadi pula hal demikian. KTP menunjukkan alamat di Banjarmasin. Saat kami telusuri, ternyata sudah pindah rumah,” jelasnya.
“Bila sudah seperti itu, kami tak bisa apa-apa,” tekannya. Apakah memang pernah kedapatan badut jalanan asal Banjarmasin terjaring di daerah lain? Budi mengiyakannya. Itu terjadi lantaran di Banjarmasin tak ada lagi tempat untuk bekerja sebagai badut jalanan.
“Lalu juga didukung banyaknya masyarakat Banjarmasin yang sudah sadar. Bahwa lahan pahala tak mesti dengan memberikan sesuatu kepada gepeng, anjal, dan badut yang ada di jalanan,” ucapnya. “Kan bantuan masih bisa disalurkan ke panti-panti dan sejenisnya. Bukan di jalanan,” tekannya.
Selain masih bergantung dengan giat penertiban dari aparat penegak peraturan daerah (Perda) alias Satpol PP, pihaknya juga menggencarkan pembinaan mental keluarga sebagai langkah penanganan.
“Salah satunya, dengan mengubah mental miskin. Kami kerap mendapati yang terjaring ini sebenarnya mampu. Tapi, lantaran penghasilan meminta-minta di jalanan dirasa lebih besar, mereka pun turun ke jalanan,” jelasnya.
Termasuk pula dengan keberadaan anjal. Menurut Budi, yang didapati pihaknya justru bukanlah anjal asli. Dalam artian, masih memiliki keluarga. Tidak benar-benar terlantar, atau ditelantarkan.
“Sedangkan tupoksi kami menangani orang terlantar atau ditelantarkan. Namun ketika kami tertibkan dan dibawa ke rumah singgah, keluarganya datang,” ungkapnya.
Alhasil, pihaknya pun hanya bisa memberikan surat pernyataan. Supaya yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari. “Tapi pada kenyataannya mengulang lagi. Memang jadi profesi dirasa bisa menghasilkan pendapatan yang besar,” ucapnya.
“Makanya program kami menyasar pembinaan mental. Sasarannya juga pihak keluarga yang bersangkutan. Kami ingin menekankan bahwa sebenarnya mereka itu mampu, tapi mentalnya saja yang miskin,” tambahnya.
Sedangkan bagi mereka yang benar-benar tak mampu, Budi mengaku bahwa pembinaan terus dijalankan. “Namun, memang ada persyaratan khusus. Misalnya, bila yang terjaring adalah putus sekolah, kami sekolahkan dulu,” ucapnya.
Sedangkan bila terjaring masih berstatus pelajar, namun himpitan ekonomi memaksanya turun ke jalan, maka bantuan yang diberikan dimasukkan dalam program keluarga harapan (PKH).
Apakah dengan cara itu cukup? Jawabannya, tentu tidak. Menurut Budi, keinginan dan kebutuhan para pengemis terlalu besar. Ambil contoh, ketika seorang pengemis anak-anak yang terjaring ditanya untuk apa mengemis. “Dia bilang, ingin beli handphone. Padahal semestinya tidak perlu membeli handphone dulu,” ucapnya.
“Tapi karena lingkungan memengaruhi, mau tak mau punya keinginan untuk memiliki handphone. Jadi bukan karena kebutuhan,” ujarnya.
Perihal rehabilitasi, Budi mengaku bahwa kewenangan Pemko Banjarmasin masih terbatas untuk memberi penanganan seperti itu. Pihaknya tak memiliki panti rehabilitasi khusus.
Bukan karena tidak mampu membangun atau menyediakan, namun lantaran kewenangan untuk itu tak diberikan. “Yang memiliki panti rehabilitasi hanya Pemprov Kalsel. Yang ada di Banjarmasin hanya LKSA atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak,” ujarnya.
“Itupun dikelola perorangan atau individu, dalam bentuk yayasan. Ke sanalah kami serahkan,” tambahnya.
Sedangkan bila diserahkan ke Pemprov Kalsel, menurutnya harus mengantre. Lantaran di situ menampung seluruh kabupaten/kota di Kalsel. “Bila sudah enam bulan dan dirasa mandiri, kemudian keluar panti, baru bisa kami masukkan ke sana (bergiliran, red),” jelasnya.
Kendati demikian, bukan berarti tak ada yang bisa dilakukan. Budi mengaku pihaknya sudah banyak melakukan pendampingan penyerahan anak atau orang ke panti sosial.
“Kalau memang anak yang bersangkutan ingin sekolah atau orangnya mau dibina, rata-rata kami serahkan ke panti di Banjarmasin,” ujarnya.
“Sementara yang ada ini berjumlah 31 panti sosial. Untuk total jumlah orang-orang yang kami serahkan, saya lupa. Sudah banyak sekali,” tuntasnya.
Keluarga badut asal Kota Banjarmasin yang terjaring petugas Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga disoroti oleh Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin. Fenomena ini dianggapnya mencuat lantaran ada yang salah dalam penanganan masalah sosial di Bumi Kayuh Baimbai.
Menurutnya, hal ini patut dijadikan bahan evaluasi bagi jajaran Pemko Banjarmasin. “Ini jadi catatan besar bagi Dinas Sosial kita, mengapa keluarga badut yang ber-KTP Banjarmasin bisa sampai mengemis di sana,” ucapnya saat ditemui di DPRD Banjarmasin, Jumat (17/3).
Tak hanya bagi Dinsos, Yamin juga menyebut fenomena ini juga harus disikapi oleh Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja. Temuan badut Banjarmasin mengemis di Barabai ini karena ketiadaan lowongan pekerjaan.
“Dua SKPD ini harus bersinergi dalam hal pemenuhan bantuan sosial, dan kesempatan mendapat lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa temuan keluarga badut ber-KTP Banjarmasin ini sebagai dampak dari Perda Kota Banjarmasin yang melarang warga untuk bersedekah dengan mereka.
“Di tempat kita memang ada aturan, orang yang memberi uang bakal dikenakan sanksi denda. Mungkin aturan itu yang membuat mereka (keluarga badut, red) memilih mencari nafkah di daerah lain,” ungkapnya.
Politisi Partai Gerindra itu sangat berharap agar SKPD yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat bisa bekerja sama dengan baik dalam menjalankan tugasnya.
“Supaya tidak ada lagi masyarakat kita yang mengemis di daerah lain. Apalagi di tempat kita sudah ada perda yang mengatur penanggulangan kemiskinan dan ekonomi kreatif,” harapnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Saut Nathan Samosir juga menilai Pemko Banjarmasin masih belum terlalu serius dalam menangani problem anak jalanan (anjal), gembel, dan pengemis (gepeng).
Meski sudah beberapa kali ditertibkan dan mendapat pembinaan di Rumah Singgah, mereka masih saja kembali ke perempatan jalan untuk mencari rezeki.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meminta metode penanggulangan harus dibenahi. Mengingat upaya Dinsos Banjarmasin dalam membina belum bisa tuntas. Hal itu dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dalam pembinaan.
“Mereka yang terjaring dan ditampung ke Rumah Singgah ini kan perlu biaya makan dan minum, dan itu terbatas,” bandingnya.
Jika jumlah yang ditampung sudah melebihi batas kemampuan, mereka yang terjaring hanya sampai pendataan saja. Setelah itu terpaksa dilepas kembali.
“Logikanya kalau ada rumah yang diisi banyak orang tentu akan sesak. Biaya hidup untuk orang-orang di dalam rumah itu pasti akan membengkak,” ujarnya.
“Sehingga mau tidak mau harus ada yang keluar, supaya tidak memberatkan si pemilik rumah dalam membiayai kehidupan orang-orang di dalamnya,” sebutnya.
Saut juga menyoroti soal tidak adanya pembinaan dari segi keahlian kerja yang diberikan kepada anjal dan gepeng di Rumah Singgah. Menurutnya, selama ini memang belum ada upaya pemko yang mengarah ke sana.
Gara-gara itulah banyak pengamen dan pengemis yang masih masuk dalam kategori usia produktif memilih mencari nafkah di perempatan jalan. “Tidak seperti daerah lain di pulau Jawa. Mereka (anjal dan gepeng) yang terjaring razia dibekali pelatihan usaha agar tidak lagi turun ke jalan. Di tempat kita belum ada program seperti itu,” ujarnya.
“Bahkan sampai saat ini saya belum pernah mendengar ada upaya dinsos untuk memasukkan mereka yang terjaring ini untuk bisa ikut pelatihan di BLK milik pemko,” tambahnya.
Padahal hal tersebut sangat perlu dilakukan. Jika hanya sekadar dinasihati dan didata, para anjal dan gepeng itu tentu akan kembali meminta-minta ke jalan.
“Jika program itu bisa dijalankan, saya kira angka kesejahteraan orang-orang di tempat kita pasti akan naik. Tentunya jumlah orang yang meminta-minta pun akan berkurang dengan sendirinya,” yakinnya.
Saut juga menyadari bahwa problem anjal dan gepeng di Banjarmasin ini lantaran mental pelakunya yang menginginkan cara gampang dalam mencari nafkah.
“Kebanyakan orang yang meminta-minta dan mengamen sudah merasa nyaman dengan pekerjaannya di perempatan jalan. Hanya dengan menadahkan tangan dan menyanyikan lagu, mereka sudah bisa mendapatkan uang,” bebernya.
“Mereka tidak ingin keluar dari zona nyaman. Ini juga jadi PR yang harus dibenahi. Kita harus mengubah mindset mereka, supaya tidak lagi bergantung dengan penghasilan di jalan,” pungkasnya.(zkr/az/dye)
