Rencana pembangunan jembatan penghubung Kelurahan Sungai Bilu-Sungai Jingah kembali mengemuka. Bahkan, sudah memasuki tahapan pendataan untuk pembebasan lahan.

****

Jumat (31/3) pagi, di hadapan jajaran Komisi III di DPRD Banjarmasin, Dinas PUPR Banjarmasin membeberkan rencana itu.

Ditemui seusai rapat, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, di Dinas PUPR Banjarmasin, Dedy Hamdani mengatakan, tim aprasial masih menghitung berapa jumlah lahan yang diperlukan dan dibebaskan. 

Dedy menjelaskan, pihaknya memang fokus mendata pembebasan lahan. Itu, berkaca dari persoalan yang pernah dihadapi saat pembangunan Jembatan HKSN beberapa waktu lalu.

Saat itu, oleh pemilik lahan, Pemko Banjarmasin pernah digugat ke pengadilan. Pemilik lahan menilai, pemko mematok harga terlalu murah.

“Agar tidak terulang, kami pastikan dulu pembebasan lahannya. Bila anggarannya siap, kami bayarkan. Kemudian, baru pengerjaan fisik,” jelasnya. 

“Untuk pembebasan lahan, dana yang diperlukan sementara Rp50 miliar,” tambahnya.

Disinggung kapan hasil penghitungan pembebasan lahan bisa dibuka ke publik, Dedy memasang target tahun ini. Sehingga di tahun 2024 mendatang, pengerjaan fisik sudah bisa dimulai.

Ia bilang jembatan yang dibangun nantinya sepanjang 340 meter, dengan lebar 9 meter. Biaya yang diperlukan sebesar Rp98 miliar.

Dedy menekankan bahwa keberadaan jembatan itu sangat penting. Tujuannya, untuk memecah kemacetan di kawasan Kampung Melayu, Keramat, dan Jalan Veteran. Terutama pada jam sibuk.

“Bagi masyarakat di Kelurahan Sungai Jingah, tidak perlu memutar jauh jika ingin menuju ke pusat kota,” tutupnya.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Hilyah Aulia mengungkapkan bahwa pembangunan jembatan tersebut baru masuk tahap pemaparan alias ekspos.