Pelayanan dari Pemko Banjarmasin masih banyak yang dikeluhkan. Sejak Januari hingga Mei 2023, sudah ratusan pengaduan dari masyarakat. Dinas yang paling banyak diadukan ada tiga. “Paling banyak Dinas PUPR, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH),” ungkap Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Windiasti Kartika, Jumat (12/5).
“Biasanya soal jalan yang rusak itu ditujukan kepada Dinas PUPR, parkir liar untuk Dishub, dan sampah untuk DLH,” terangnya.
Tahun 2022 lalu, ada 800 pengaduan dari masyarakat yang masuk melalui SP4N Lapor Kota Banjarmasin. Lalu berapa banyak sudah laporan pada tahun 2023 ini? Windi menyebut pengaduan yang masuk tidak sedikit. “Sejak Januari hingga Mei, jumlah pengaduan yang masuk 100 lebih,” terangnya.
Laporan tersebut langsung disampaikan ke dinas terkait. Jika dalam waktu tiga hari belum ada respons, maka pihaknya akan kembali meminta atau menghubungi langsung dinas tersebut.
“Kami juga setiap enam bulan sekali melakukan evaluasi terhadap laporan pengaduan dan respons dinas yang lamban,” katanya. Pengaduan sudah bisa ditangani pihaknya rata-rata 4,5 hari. “Meski ada juga yang lamban menanggapinya, dan itu pun karena pengaduan lintas sektor. Misalnya pengaduan bantuan sosial masuk ke kelurahan yang harus diteruskan ke dinas terkait,” terangnya.
Radar Banjarmasin mengonfirmasi Kepala Dinas PUPR, Suri Sdarmadyah mengenai hal ini. Tapi sayang yang bersangkutan sedang sakit. “Ke Pak Sekdis, kami kurang sehat, terima kasih,” jawabnya dalam pesan WhatsApp. Dishub dan DLH juga dikonfirmasi Radar Banjarmasin. Namun, hingga berita ini diturunkan belum memberikan respons.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Afrizal melihat itu suatu fenomena penting yang harus disikapi serius. Pemko punya kewajiban untuk memanajemen apa saja yang menjadi keluhan atau permasalahan masyarakat.
“Kami mengapresiasi. Ini bentuk transparansi yang dilakukan oleh Pemko Banjarmasin,” katanya. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut berbagai kritik dan masukan yang disampaikan masyarakat itu dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Menurutnya, masalah ini juga harus diketahui kepala daerah.
“Kepala daerah bisa menekankan kepada masing-masing dinas untuk segera mengatasi berbagai permasalahan yang riil di masyarakat,” tegas Afrizal.(gmp/az/dye)
