Pupus sudah harapan Dinas Perhubungan (Dishub) Banjarmasin menjadikan lahan kosong di kawasan RE Martadinata sebagai tempat aktivitas bongkar muat truk angkutan barang. Padahal keberadaan truk angkutan yang melakukan aktivitas bongkar muat di pinggir jalan masih marak terjadi di beberapa titik di Kota Banjarmasin.
Selain dipandang mengganggu pengguna jalan, aktivitas itu juga kerap menggerus hak pedestrian alias pejalan kaki. Di atas trotoar kerap ditutupi atau diletakkan berbagai barang bongkar muat.
Dishub Banjarmasin sebenarnya memutar otak untuk mengatasinya. Dishub berencana menggandeng pihak Pelabuhan Indonesia (Pelindo) agar turut serta menangani permasalahan itu. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan kosong milik Pelindo. Persisnya di eks Pelabuhan Martapura Lama (Marla), di Jalan RE Martadinata.Ide tersebut belakangan diketahui tidak bisa dilakukan. Kepala Dishub Banjarmasin, Slamet Begjo mengatakan lahan eks Pelabuhan Marla itu sudah dikerjasamakan Pelindo dengan pihak ketiga. “Jadi, kami harus mencari lahan baru dan luas untuk bisa menangani persoalan itu,” ujarnya, (17/5) siang.
Bagi Slamet, sulitnya penanganan karena keterbatasan, alias ketiadaan tempat. Terlebih di pusat kota. “Saya rasa tak ada lagi lahan kosong,” keluhnya. Slamet mengatakan pihaknya tetap mengincar pemanfaatan lahan kosong lainnya. Lokasinya, di kawasan Jalan Pasar Baru. Tak jauh dari Balai Kota. “Kami ingin mencari tahu, lahan atau tanah kosong itu milik siapa,” ujarnya.
Slamet berharap lahan kosong yang dimaksudnya bisa menjadi tempat bongkar muat truk angkutan barang. Setidaknya, bagi truk yang biasa melakukan aktivitas bongkar muat di kawasan Pasar Lima.
“Jadi semuanya diarahkan ke situ. Tapi sampai saat ini, belum ada informasi tanah itu milik siapa,” ucapnya. Padahal pemanfaatan lahan kosong itu bisa jadi pemasukan bagi si pemilik tanah. Apabila kelak diketahui pemiliknya, ia ingin menjalin komunikasi. Slamet mengakui mencegah aktivitas bongkar muat di pinggir jalan tak semudah membalikkan telapak tangan. Itu lantaran menyangkut pekerjaan masyarakat.
“Kalau langsung mengusir, rasanya tidak mungkin. Harus ada wadah khusus. Itu yang sedang kami upayakan,” janjinya.
Slamet mengatakan untuk penanganan lebih jauh, ia juga mengaku bakal meminta bantuan pihak kelurahan. Setidaknya mencarikan kawasan mana atau lahan mana yang cocok, dan masih bisa dimanfaatkan. Bila lahan yang diinginkan sudah didapat, tinggal merumuskan bagaimana prosedurnya.
“Pemilik lahan maunya seperti apa, termasuk pemilik angkutan. Atau dikerjasamakan dengan pemko, berikut kompensasinya. Harapannya sih ada timbal balik,” ujarnya.
“Tahun ini, fokus kami mencarikan lahan terlebih dahulu. Kerena sekali lagi tentu tak bisa langsung mengusir (truk yang melakukan aktivitas bongkar muat, red),” tekannya.
“Karena berhubungan dengan pencarian nafkah masyarakat, jadi harus humanis,” tutupnya.
Diketahui sebelumnya, maraknya aktivitas bongkar muat ini juga mendapat sorotan dari pengamat tata kota di Banjarmasin, Subhan Syarief. Ia menilai bahwa dalam hal perencanaan tata kota, Pemko Banjarmasin masih belum betul-betul memetakan hingga mengatur zonasi yang sesuai akan kebutuhan aktivitas perkotaan.
Padahal ketika berbicara jalan, pemko harus memenuhi tiga hal minimal. Pertama, area untuk pejalan kaki yang nyaman dan aman.
Kedua, area parkir kendaraan untuk masyarakat hendak mengunjungi ke toko atau bangunan tertentu.
