Hoang Van Thang menambah daftar Warga Negara Asing (WNA) yang meninggal saat bekerja di Kalsel. Laki-laki 55 tahun itu ditemukan tak bernyawa di atas kapal di perairan Taboneo, Kabupaten Tanah Laut, Senin (22/5).
Hoang berasal dari Vietnam. Dia memegang paspor nomor C 8791787. Bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) MV PVT Sapphire. Kapal ini beroperasi dalam bongkar muat batu bara. Berbeda dengan kasus WNA Tiongkok yang tewas di Kabupaten Kotabaru karena terpapar gas beracun, Hoang meninggal wajar karena serangan jantung. “Saat dibawa ke daratan dan diperiksa, tak ditemukan indikasi akibat kekerasan,” kata Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi (24/5).
Saat ini jenazah Hoang belum dipulangkan ke negara asalnya. Menurut Andi Rian, kepolisian masih menunggu konfirmasi dari perwakilan negara Vietnam. Proses yang ditempuh, perusahaan melaporkan kematian ABK-nya ke kepolisian. Lalu hasil visum diterbitkan guna memastikan tak ada tindak kekerasan atau unsur pidana. Dokumen itu akan menjadi syarat pemulangan Hoang ke negara asal. “Keterangan visum untuk proses pemulasaraan,” imbuhnya.
Tak diketahui sudah berapa lama WNA ini bekerja di Kalsel. Mengacu data paspor yang bersangkutan, dikeluarkan sejak Februari 2020 lalu. “Tak ada dijelaskan dalam laporan yang saya terima. Namun, yang bersangkutan bekerja di sektor angkutan batu bara,” jelas Kapolda.
Mengingatkan pembaca, pada 13 Maret lalu, tiga WNA Tiongkok yang bekerja sebagai tenaga kerja asing (TKA) di PT Sumber Daya Energi (SDE) ditemukan tewas. Mereka adalah Jinxiang Yao (51), Xuecen Tiang (41), dan Lizie Day (45).
Ketiganya menghirup gas beracun saat bekerja di terowongan tambang bawah tanah di Desa Magalau Hulu Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru. Kematian ketiga WNA ini sempat disorot DPR RI. Hingga Komisi III datang ke Mapolda Kalsel pada 31 Maret lalu. Saat itu terungkap, ternyata PT SDE belum berpengalaman dalam hal pertambangan bawah tanah batu bara.
“Temuan kami, kedua tenaga ahli tambang mereka (PT SDE) belum berpengalaman,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh. (mof/gr/fud)
