Pemko Banjarmasin masih berupaya meningkatkan predikat Kota Layak Anak (KLA). Sejauh ini, Kota Banjarmasin berada pada kategori Nindya. Nilainya berada di angka 701-800. Sedangkan untuk bisa masuk dalam kategori KLA, mesti mendapatkan nilai 901-1.000.

Sekdako Banjarmasin, Ikhsan Budiman menjelaskan verifikasi lapangan sudah dilakukan terkait evaluasi KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Tepatnya pada Jumat (26/5) petang. Evaluasi digelar melalui zoom meeting.

Diikuti jajaran Pemko Banjarmasin beserta pihak terkait dari aula Kayuh Baimbai. “Kami sudah mempresentasikan capaian yang ada,” ucapnya, (28/5). Menurut lelaki yang saat ini juga bertugas sebagai Ketua Gugus Tugas KLA itu, penilaian kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya cukup dengan penilaian mandiri dan verifikasi administrasi dari Pemprov Kalsel. 

Kini ditambah dengan verifikasi lapangan oleh Kementerian PPPA. “Hasil verifikasi lapangan sudah tergambar. Penilaian tadinya berada di angka 900. Sedangkan berdasarkan verifikasi, nilainya mencapai 807,” ungkapnya. Sederhananya, kalau toh tercapai, kategori Kota Banjarmasin masih berada di kategori Utama. Nilainya berada di nilai 800-901.

Setelah mengikuti zoom meeting verifikasi lapangan, Ikhsan menekankan agar seluruh SKPD terkait bisa mengumpulkan bukti pendukung untuk mempertahankan KLA. Ditargetkan pada hari Senin (29/5) ini, seluruh bukti pendukung itu sudah siap. “Bukti pendukung itu seperti Zona Selamat Sekolah di beberapa titik. Kemudian beberapa kebijakan saat Musrenbang yang melibatkan Forum Anak dan lainnya,” jelasnya.

Ikhsan tak memungkiri masih ada sejumlah permasalahan atau persoalan anak yang muncul di Kota Banjarmasin. Misalnya, persoalan eksploitasi pekerja anak, hingga pernikahan anak usia dini.  Namun, persoalan itu kian terselesaikan. Bahkan, trennya juga diklaimnya mengalami penurunan. “Kami mengharapkan itu bisa lebih ditekan lagi. Upaya yang kami lakukan menguatkan kembali kerja sama pemko dengan pihak terkait,” ujarnya. 

Contohnya, berkaitan dengan pekerja anak yang masih banyak ditemui. Ikhsan berjanji akan menguatkan pengawasan terhadap hal tersebut. Salah satunya melalui Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Banjarmasin. “Kalau pekerja di perusahaan atau toko masih bisa dikontrol jajaran,” ungkapnya.

Berbeda dengan anak bekerja dengan kemauan sendiri. Ini paling sulit dikontrol. Misalnya yang menjadi anak jalanan (Anjal) atau badut jalanan. “Itu yang saat ini menjadi konsentrasi pemko untuk diawasi, dan dilakukan pendampingan,” bebernya.

“Paling tidak, kami bisa menanyakan kenapa mau melakukan itu (bekerja sebagai badut jalanan, red). Apakah atas kemauan sendiri, atau disuruh orang tuanya,” pungkasnya.(war/az/dye)