Dalam waktu dekat, MK akan memutuskan nasib Pileg 2024. Rumornya, MK lebih condong ke sistem tertutup. Artinya, pemilih tak lagi mencoblos foto caleg. Mereka mencoblos lambang partai.
Berikutnya, pengurus elit partai yang akan memutuskan, siapa dari kadernya yang bakal duduk di parlemen.
Penolakan datang dari berbagai kalangan. Dari caleg, dosen, aktivis mahasiswa, hingga mantan gubernur.
Dosen Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Samahuddin Muharram mengatakan, sebenarnya kedua sistem pemilu ini sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan.
Namun, kembali ke sistem tertutup, baginya sama saja dengan kemunduran dari cita-cita reformasi dan demokrasi. “Dengan sistem tertutup, kita sedang mundur ke belakang,” kata mantan Ketua KPU Kalsel itu.
Ketua HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Banjarmasin, Nurdin Ardalepa juga mengecam kecenderungan untuk kembali ke sistem tertutup.
“Jika Indonesia memang menganut demokrasi, maka bukan pilihan tepat untuk kembali ke sistem tertutup,” ujarnya.
Koordinator Wilayah BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) se-Kalsel, Yogi khawatir, model tertutup akan menyuburkan nepotisme.
Mudah bagi ketua partai untuk mendudukkan keluarga atau kerabatnya di legislatif. “Saya yakin, rakyat semakin tidak menemukan orang yang mampu mewakili suaranya. Cengkeraman partai kepada wakil-wakilnya juga menjadi semakin kuat,” komentarnya.
Bagi caleg, pileg dengan sistem terbuka tentu lebih menguntungkan.
“Dengan terbuka, caleg bisa mengaktualisasikan dirinya. Mohon maaf, kalau tertutup, cuma caleg nomor satu dan dua yang berpeluang,” ujar Riswandi, bacaleg dari Partai Gelora.
“Saya rasa rakyat juga enggan memilih kucing dalam karung,” tambahnya.
Namun, mantan Gubernur Kalsel dua periode, Rudy Ariffin meyakini MK tidak akan mengabulkan gugatan tersebut.
Ia yakin, pemilu akan tetap berjalan terbuka. Selain itu, andai kembali tertutup, bakal berat dan repot bagi partai untuk mengatur ulang daftar pencalonannya.
