Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai melakukan sensus terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) di Banua.
Kepala BPS Kalsel, Martin Wibisono mengatakan, pendataan ini dilakukan selama satu bulan, dari Jumat (15/9) kemarin sampai 14 Oktober 2023. “Semua bentuk usaha yang dijalankan masyarakat akan didata, termasuk para PKL (pedagang kaki lima) dan usaha online,” ucap Martin, (14/9) siang.
Ia mengungkapkan, jumlah petugas yang diturunkan dalam sensus atau pendataan KUMKM ini sebanyak 1.534 orang. Mereka bertugas di delapan kabupaten/kota di Kalsel, yaitu Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan, Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru.
Mengapa hanya delapan? Martin menuturkan, wilayah yang didata itu ditentukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. “Sebenarnya pendataan lengkap ini sudah dilakukan sejak 2022 di lima kabupaten/kota oleh kementerian. Tapi tahun ini, tugas itu kita yang menjalankan,” ungkapnya.
Lima daerah yang sudah disensus itu adalah Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Kotabaru, Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarmasin.
Martin menjelaskan, tujuan pendataan lengkap ini adalah untuk memperoleh profil data koperasi dan UMKM yang mencakup pelaku usaha, unit usaha atau perusahaan menurut wilayah maupun lapangan usaha, penggunaan tenaga kerja dan pasokan pasar.
Kemudian struktur pendataan dan pengeluaran dari kegiatan usaha/perusahaan, permodalan, serta pemanfaatan digitalisasi pada koperasi dan UMKM.
“Yang didata nanti adalah identitas pelaku usaha atau perusahaan, identitas badan usaha, karakteristik perusahaan, sumber daya manusia, proses produksi atau bisnis, pemasaran dan status keuangan,” kata Martin.
Untuk menyukseskan sensus atau pendataan lengkap koperasi dan UMKM ini, Statisi Ahli Madya BPS Kalsel, Fachri Ubadiyah mengimbau, agar masyarakat bisa kooperatif ketika petugas sensus datang.
“Karena pendataan ini dilakukan secara door to door, jadi kami harap bisa bekerjasama dengan memberikan data secara jujur kepada petugas kami di lapangan,” harapnya.
Menurutnya, sensus UMKM ini juga untuk memudahkan penyaluran bantuan dari kementerian yang akan dianggarkan pada 2024 mendatang. “Karena 90 persen perbaikan perekonomian kita ini sangat berdampak dengan UMKM, termasuk lapangan kerja,” ujarnya.
Untuk meyakinkan warga, Fachri menerangkan bahwa petugas yang turun mendata di lapangan mengenakan seragam, topi berlogo BPS dan kartu identitas resmi. “Selain itu mereka juga membawa surat tugas resmi dari kami. Intinya, kami harap warga tidak ada yang menolak petugas kita,” pungkasnya.(zkr/yn/ris)
