BPBD Provinsi Kalsel meminta menghentikan informasi mengenai perkembangan luas lahan dan dampak karhutla.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di BPBD Provinsi Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi menilai penyebaran informasi tersebut berdampak pada penilaian kinerja pihaknya dalam penanganan karhutla di Banua.

“Jadi perhatian pemerintah pusat. Dikira kami nggak melakukan apa-apa,” ucapnya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla dan Kekeringan di Aula Kantor BPBD Provinsi Kalsel, Senin (18/09) sore.

Padahal, menurut Bambang, pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai cara dalam menangani bencana karhutla. Bahkan, diakuinya, bahwa BPBD Kalsel sudah melakukan langkah-langkah, serta persiapan yang matang sebelum permasalahan dari musim kemarau ini mencuat ke publik.

“Kami sudah banyak melakukan upaya mitigasi bencana. Misalnya pembasahan dari kanal-kanal untuk mengalirkan air dari Embung Jokowi,” ungkapnya.

Selain itu, kata Bambang, pihaknya juga sudah memetakan sebaran wilayah mana saja yang memiliki risiko terdampak kemarau baik itu karhutla maupun kekeringan. “Sejak Januari semua mitigasi sudah kami lakukan, dan semuanya juga jelas,” klaimnya.

Ia lantas menganalogikan informasi karhutla saat ini seperti layaknya pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu. Ketika jumlah kasus Covid-19 diungkap ke publik, maka tidak lama kemudian terjadi kegaduhan di tengah masyarakat. “Lebih baik menginformasikan langkah dan upaya penanganan yang sudah dilakukan,” bandingnya.

Hal senada juga diungkapkan Manager Pusdalops BPBD Kalsel, Ricky Ferdyanto. Bahkan, ia mengaku terpaksa tidak melayani pertanyaan awak media ketika ada yang menanyakan update luas karhutla di Kalsel.

“Mohon maaf pertanyaan tentang jumlah kejadian, luasan lahan, maupun jumlah titik api tidak saya respons. Supaya informasi karhutla yang diributkan sampai tingkat nasional ini bisa diredam,” katanya.

Ricky mengungkapkan hingga saat ini, pihaknya sudah berupaya maksimal dengan terus melakukan pembasahan di semua titik kejadian karhutla, terutama di lahan gambut.

“Semua elemen mulai dari pemprov, pemko, pemkab sampai relawan pemadam kebakaran sudah kami libatkan,” katanya.

Namun diakuinya, upaya tersebut tidak menjamin nyala api karhutla di lahan gambut bisa sepenuhnya padam. Pasalnya, ada sejumlah titik yang kembali terbakar, meski sudah dilakukan pembasahan.

“Tapi, itu bukan berarti kami gagal menangani karhutla. Jika kami tidak melakukan pembasahan, api tentu akan meluas, dan bahkan sampai ke bagian tanah gambut yang lebih dalam lagi,” yakinnya.

Menurut Ricky, hal itulah yang jadi penyebab masih adanya kabut asap di sekitaran Bandara Syamsudin Noor, sebagian wilayah Kabupaten Banjar, dan Tanah Laut. “Kami terus menggalakkan pemadaman gabungan di mana ada titik api. Sampai sekarang kami belum ada istirahat,” ucapnya.

Cari Pemilik Lahan Terbakar

Pemetaan lahan terhadap lahan kebakaran akan menjadi langkah solutif untuk penanganan karhutla dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pendataan ini diperlukan untuk menekan pemilik lahan agar tidak melakukan pembiaran. Berdasarkan data yang diterima Radar Banjarmasin, saat ini BPN baru mencatat sebanyak 46 hektare lahan terbakar di Banjarbaru yang teridentifikasi bersertifikat.

Kasi Survei dan Pemetaan Pengukuran BPN Kota Banjarbaru, A Muiz Gozali mengatakan lahan tersebut ada dalam satu kawasan di Kota Banjarbaru. “Lahan itu milik ratusan orang. Lokasinya spot-spot atau kavling ada yang di areal bandara, dan paling luas di lahan Cempaka,” kata dia.

Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, R Suria Fadliansyah menjelaskan jika melihat fakta di lapangan, pemilik lahan terbakar itu membiarkan lahan tidak terawat. “Jadi perlu formulasi khusus dan tindakan terukur untuk dikoordinasi ke pemilik lahan. Kerja sama dengan BPN,” jelasnya. Ketika formulasi itu selesai, maka pihaknya akan membuat sebuah kebijakan mengenai kewajiban pemilik lahan untuk mengurusnya. “Sebab yang terbakar ini kebanyakan lahan tidur, alias lahan kosong yang tak terurus,” bebernya.

Selain mendata areal yang sering terbakar, juga diperlukan solusi yang memadai untuk penanganan karhutla baik jangka pendek, sedang, dan solusi jangka panjang.

Menurutnya, pihaknya tidak diam dalam menangani karhutla terutama di area ring satu bandara. Mereka sudah bentuk lima pos, dan kerahkan petugas tiap pos. Sekarang sudah ada lima dibentuk.

Pos Induk di Kantor BPBD Kalsel. Pos 2, dekat Bandara, Guntung Damar. Pos 3 dekat Gunung Raja Bati-bati. Pos 4 daerah Sungai Tabuk. Pos 5 di daerah Simpang Empat Kabupaten Banjar. “Jika ada kebakaran, maka petugas itu langsung bergerak memadamkan api,” jelasnya.

Bahkan, sebut Suria, pihaknya juga merangkul Damkar swasta di momen tertentu untuk ikut penanganan. Selain mengerahkan Satgas Darat, BPBD diperkuat dengan empat heli water bombing dan dua heli patroli.

Terutama untuk memadamkan titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat, dan menyiagakan petugas di lapangan. “Penanggulangan secara sigap dan peningkatan patroli rutin ke lahan potensi karhutla sebagai langkah deteksi dini,” pungkasnya.(zkr/gr/dye)