Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) memutuskan KPU HST tidak bersalah dalam sidang putusan sengketa bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di HST.

Sengketa itu terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan bacaleg dari Partai Golkar bernama Salasiah.

“Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Ketua Bawaslu HST, Nurul Huda dalam sidang putusan, Selasa (26/9).

Komisioner KPU HST, Siswandi Reya’an mengapresiasi Bawaslu HST dan majelis pemeriksa terkait putusan ini, karena sudah memutuskan sesuai dengan aturan. “KPU itu bekerja sesuai dengan tata cara dan aturan yang telah digariskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Pihaknya mengaku akan fokus pada berbagai tahapan yang ada, yakni pencermatan DCT, dan persiapan masa kampanye. “Perkara ini kita pikir selesai, karena keputusannya bersifat final dan mengikat,” tegasnya.

Sebagai pelapor, Salasiah mengaku masih tidak terima dengan hasil putusan yang ada. Fakta-fakta yang disampaikannya malah berbuah hasil tidak sesuai harapan. “Setelah mendapatkan salinan putusan ini, akan kami bawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Dewan Pertimbangan Partai Golkar,” ucapnya.

Sengketa administrasi ini bermula ketika nama Salasiah tidak tercantum di pengumuman daftar calon sementara (DCS) yang dikeluarkan KPU. Padahal dia yakin sudah mendaftarkan lewat partai. Namun di dalam DCS, namanya diganti oleh bacaleg lain.

Ketua Organisasi Keanggotaan Kaderisasi DPD Golkar HST, Johar Arifin angkat bicara terkait sengketa yang menyeret partainya itu. Ia mengatakan dalam penyusunan bacaleg, internal partai memiliki aturan tersendiri. “Pelapor (Salasiah, red) bukan satu-satunya bacaleg yang belum memenuhi syarat. Banyak bacaleg kami yang belum memenuhi syarat,” ujarnya.