MANAGED BY:
KAMIS
07 JULI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Sabtu, 01 Oktober 2016 11:42
Wahh.. Sebanyak 8.500 Guru Daerah Dipindahkan ke Provinsi
GRAFIS

BANJARMASIN - Dari tujuh urusan pemerintah kabupaten dan kota yang resmi dialihkan ke pemerintah provinsi, salah satunya adalah pengelolaan pendidikan menengah. Aset dan seluruh guru SMA/SMK dan SLB akan beralih di bawah binaan Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel.

Dengan begitu, status guru yang sebelumnya ASN daerah bakal berubah menjadi ASN provinsi. Dengan kenaikan status tersebut, banyak guru berharap tunjangan mereka juga akan dinaikkan. Namun harapan itu masih sebatas harapan, karena hingga saat ini pemerintah provinsi belum dapat memastikan apakah tunjangan guru akan dinaikkan.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, penentuan tunjangan guru akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. "Nanti secara teknis akan kita telaah terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan daerah," katanya.

Menurutnya, yang terpenting adalah fokus pada pelaksanaan peralihan wewenang dari pemerintah daerah ke provinsi. "Yang berkaitan dengan tunjangan guru dan teknis lainnya nanti dulu disesuaikan dengan keuangan daerah," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani. Ia mengaku belum mengetahui apakah tunjangan guru yang akan beralih ke provinsi bakal naik atau tidak. "Mungkin kalau mau menaikkan tunjangan dengan kondisi keuangan seperti ini akan sulit," katanya.

Namun, menurutnya dengan ditariknya guru SMA/SMK dan SLB ke provinsi berdampak positif kepada keuangan Kota Banjarbaru. "Beban kita untuk pembiayaan hal-hal yang berkaitan dengan SMA/SMK dan SLB akan berkurang," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Banjar Gusti Ruspan Noor juga mengakui bahwa tunjangan guru akan sulit dilakukan. "Mungkin tunjangan akan tetap disamakan saat guru menerima tunjangan dari daerah," katanya.

Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel sendiri sudah mengantongi data final jumlah guru SMA, SMK dan SLB yang diserahkan dari kabupaten dan kota. Total ada 8 ribu guru yang kini menjadi tanggung jawab provinsi.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel Dr Ngadimun menjelaskan, jumlah guru berstatus ASN yang diserahkan ke provinsi mencapai 5.565 orang, sedangkan guru non ASN sebanyak 3.314 orang. Dari jumlah tersebut, ada 556 guru ASN yang masih bermasalah dalam pendataan. Permasalahan yang dimaksud karena yang bersangkutan belum bisa memasukan data ke Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian milik BKN.

“Permasalahan terjadi karena beberapa hal, misalnya ada guru PNS yang jadi kepala sekolah swasta, ada yang jadi guru di sekolah swasta dan lainnya, dan itu menunya belum ada di aplikasi BKN,” jelasnya. Sementara itu, mendapat tanggung jawab mengelola ribuan guru menuntut terjadinya perubahan struktur organisasi dan tata kerja di Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel maupun dinas pendidikan kabupaten dan kota.

Khusus di tingkat provinsi ada beberapa bidang yang dihilangkan, seperti Bidang Bina SMP, Bidang Bina SD, dan Bidang PAUDNI. Penggantinya ada bidang baru yaitu Bidang SMA, Bidang SMK, Bidang PKLK, dan Bidang Pembinaan Ketenagaan.

“Karena provinsi khusus menangani SMA, SMK dan PLB, jadi untuk SMP dan SD termasuk PAUD diserahkan ke kabupaten dan kota,” paparnya. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel Dr H Amka menambahkan, untuk mempermudah pengawasan dan pembinaan, ke depan akan dibentuk UPT. UPT ini berfungsi sebagai ruang koordinasi dan pembinaan bagi para guru. (ris/tas)

 

 


BACA JUGA

Kamis, 07 Juli 2022 13:11

Dua Pekan Lagi Masuk Mal Wajib Vaksin Booster, ini Respon Para Pengunjung

Radar Banjarmasin jalan-jalan ke Duta Mall dan Q Mall. Melihat…

Kamis, 07 Juli 2022 13:10

Mahasiswa: RKUHP Mengancam Kebebasan

 Unjuk rasa menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) juga…

Kamis, 07 Juli 2022 13:09

Pelamar Komisioner Bawaslu Kalsel Berguguran, Banyak Mengira Seleksi CPNS

Belum memasuki tahap verifikasi berkas, sejumlah pelamar Komisioner Badan Pengawas…

Kamis, 07 Juli 2022 13:08

Pikap Dianggap Relevan untuk PMK Swasta, Tapi Tak Boleh Angkut Orang

eluarnya rencana larangan bagi BPK atau PMK swasta menggunakan armada…

Kamis, 07 Juli 2022 13:04

Diduga Stress Dimintai Tanggung Jawab, Pemuda 21 Tahun Gantung Diri

Remaja berinisial IFR (21), warga Jalan Antasan Kecil Barat RT…

Rabu, 06 Juli 2022 11:21

Hujan Deras Tiga Jam Buat Banjarbaru dan Kabupaten Banjar Banjir Parah

Hanya perlu hujan deras selama tiga jam untuk memicu banjir…

Rabu, 06 Juli 2022 11:19

Waspada Cuaca Buruk, Penerbangan di Bandara Syamsudin Noor Terganggu

 Gara-gara hujan deras di Kota Banjarbaru (4/7) pagi, tiga penerbangan…

Rabu, 06 Juli 2022 11:17

Daftar Pemilih Kalsel Berkurang, Ternyata ini Sebabnya

Tak ingin ada yang tercecer, hari ini (5/7) Komisi Pemilihan…

Rabu, 06 Juli 2022 11:16

Anak-Anak Pasar Batuah: “Rumah Ulun Jangan Dibongkar”

 Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Hairansyah…

Rabu, 06 Juli 2022 11:15

Dilarang Bagi Daging Kurban Gunakan Kantong Plastik, Pakai Bakul Purun Saja

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarmasin meminta warga agar mengurangi penggunaan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers