MANAGED BY:
KAMIS
24 OKTOBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

RAGAM INFO

Kamis, 03 November 2016 12:26
Opini
Merajut Kedamaian untuk Indonesia Bermartabat

*oleh ENDANG SYARIFUDIN*

Ilustrasi

PROKAL.CO, Pilkada serentak yang akan digelar Februari 2017 tinggal menghitung hari. Dinamika politik menjelang Pilkada pun semakin dinamis. Tensi dan eskalasi politik juga memanas. Para calon mulai menjual program dan janji manis untuk meraih simpati publik.

Dari semua pelaksanaan Pilkada 2017 di seluruh Indonesia, Pilkada DKI yang diikuti tiga calon pasangan kepala daerah menjadi barometer politik nasional. Berbagai macam jargon, isu, dan black campaign terhadap pasangan calon Pilkada DKI di dunia maya juga semakin gencar.

Puncaknya adalah ajakan melakukan aksi damai pada 4 November besok. Aksi yang diikuti tokoh agama dan ormas Islam ini merupakan bentuk protes terhadap Ahok yang dianggap telah menistakan agama. Pertarungan politik yang semestinya menjadi ajang perebutan simpati publik kini mulai bergeser pada sentimen agama.

Kekhawatiran pun merebak. Banyak kalangan memprediksi Pilkada DKI akan menjadi pertaruhan nasib bangsa. Bahkan, Presiden Joko Widodo secara khusus merasa perlu untuk bersilaturahmi dengan tokoh politik Prabowo Subianto karena dianggap memiliki pengaruh yang besar. Sowan politik ini diharapkan bisa meredam suhu politik yang semakin memanas.

Benarkah Indonesia dalam keadaan genting sampai Polri menetapkan status Siaga I untuk menghadapi aksi demo 4 November nanti? Perlu dipahami bahwa politik memiliki spektrum yang luas. Politik bisa masuk dalam dimensi hukum, agama, ekonomi, bahkan sangat menentukan semua aspek kehidupan berbangsa.

Itu mengapa politik Pilkada yang semestinya hanya sebatas perang jargon dan janji kampanye, kini telah melebar hingga menyentuh wilayah SARA. Isu agama dan suku dianggap  cukup efektif untuk menjatuhkan lawan. Terlepas dari pertarungan para elit politik pada Pilkada DKI, seluruh umat mestinya bisa berpikir jernih bahwa kebencian hanya akan membawa kehancuran.

Inilah pertaruhan kewibawaan pemerintah dan penegak hukum saat ini, bagaimana menyikapi secara bijak terhadap persoalan ini. Tak ada asap tanpa api, dan tak ada aksi tanpa pemicu. Maka, tak mungkin aksi 4 November ini muncul tanpa dipicu kontreversi Ahok yang dinilai telah menistakan agama.

Gerakan moral dari seluruh komponen bangsa ini dianggap sebagai bentuk perlawanan atas penghinaan simbol agama. Dalam konteks ini, maka negara seharusnya menjadi penengah dengan mengedepankan penegakkan hukum dalam kasus Ahok. Negara harus memberikan kepastian hukum atas persoalan yang menyangkut keyakinan, karena dampak politik yang muncul dari politisasi isu agama sangat berbahaya.

Negara, dalam hal ini pemerintah dan aparat penegak hukum, semestinya bisa bertindak adil dan bijak dengan tetap mengedepankan aspek penegakkan hukum agar rakyat percaya bahwa negara masih memiliki pengaruh. Gerakan people power adalah bentuk nyata dari ketidakpercayaan publik terhadap legitimasi pemerintah, khususnya dalam aspek penegakkan hukum.

Apa yang terjadi di Jakarta pada 4 November besok adalah pembuktikan sejauh mana Negara bersikap adil saat rakyat menuntut perlakuan yang sama dalam aspek hukum. Jangan sampai ketika para pendemo berlaku anarkis, maka aparat mengedepankan penindakan secara tegas, namun melempem saat menyikapi individu yang dinilai telah melukai umat Muslim.

Sebagai negara majemuk dan heterogen dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, maka penghinaan terhadap simbol agama bisa dianggap juga menodai keyakinan umat terhadap sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagi Ahok,  kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga bahwa hidup di Indonesia harus memahami etika moral dan hukum. Sebagai negara Pancasila, maka apapun keyakinan dan agama yang berdasarkan Ketuhanan Yang Masa Esa harus dihormati, bukan dipolitasi untuk mencari pembenaran atas tujuan politis.

Tak hanya menjadi pelajaran bagi Ahok, seluruh umat Muslim juga jangan sampai terjebak pada politisasi agama dalam ranah politik yang justru menjerumuskan umat pada konflik terbuka. Berpikir bijak dengan mengedepakan semangat keberagamaan melalui aksi damai adalah pilihan yang paling rasional.

Jangan terbawa emosi, apalagi terhasut dengan aksi anarkis. Sekali lagi, persoalan politik terkait Pilkada DKI 2017 yang menjadi perhatian publik secara nasional ini harus menjadi pelajaran bersama, baik pemerintah, aparat hukum, penyelenggara Pilkada, peserta Pilkada dan juga seluruh warga Jakarta serta rakyat Indonesia bahwa keutuhan dan persatuan bangsa harus di atas segalanya.

Ada persoalan bangsa yang lebih besar dan harus dipikirkan bersama daripada sekadar ikut meributkan hal-hal yang justru bisa menjadi pemicu terpecahnya persatuan bangsa. Biarkan pemerintah dan perangkat hukumnya bekerja menyikapi kasus ini dengan profesional. Karena Indonesia yang didasarkan atas prinsip Ketuhanan adalah negara yang menjujung tinggi prinsip saling menghormati.

Khusus untuk warga di Banua, maka cukuplah kita mengambil hikmah dengan meneguhkan komitmen menjaga perdamaian dan kondusfitas di daerah kita. Apa yang terjadi di Jakarta biarkan menjadi dinamika politik di sana. Mari kita jaga Banua kita agar terhindar dari konflik kepentingan, apalagi hasutan pihak-pihak yang memang menginginkan terjadinya konflik berlatar SARA. Mari merajut kedamaian Banua yang lebih baik  untuk Indonesia yang bermartabat.

 

*Penulis adalah wartawan hukum dan politik Radar Banjarmasin


BACA JUGA

Kamis, 24 September 2015 23:03

Ada Presiden, Pengamanan Ketat, Antre Panjang, Ratusan Jemaah Tak Bisa Salat

<p><strong>LANTARAN</strong> dihadiri oleh orang nomor satu di Indonesia pengamanan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*