MANAGED BY:
SELASA
22 OKTOBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

RAGAM INFO

Kamis, 10 November 2016 13:10
Opini
Menanti Independensi dan Obyektivitas Penanganan Tindak Pidana Penodaan Agama
Ilustrasi

PROKAL.CO, Seperti diketahui, 4 November 2016 lalu, ratusan ribu massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) melakukan unjuk rasa atau aksi damai di depan Istana Negara. Aksi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendesak kepolisian agar secepatnya memproses hukum Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok terkait dugaan melakukan tindak pidana penodaan agama, dalam hal ini penistaan terhadap Alquran, kitab suci umat Islam. Pada mulanya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pengaturan khusus mengenai tindak pidana penodaan agama. Yang ada adalah rumusan tindak pidana yang berkaitan dengan kehidupan beragama, yang tersebar dalam Pasal 175-181 dan 503 ke-2 KUHP yang meliputi perbuatan-perbuatan:

  • merintangi pertemuan/ upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal 175);
  • mengganggu pertemuan/ upacara keagamaan dan upacara penguburan jenazah (Pasal 176);
  • menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya (Pasal 177 ke-1);
  • menghina benda-benda keperluan ibadah (Pasal 177 ke-2);
  • merintangi pengangkutan mayat ke kuburan (Pasal 178);
  • menodai/ merusak kuburan (Pasal 179);
  • menggali, mengambil, memindahkan jenazah (Pasal 180);
  • menyembunyikan/ menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian/kelahiran (Pasal 181);
  • membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan (Pasal 503 ke-2)
Tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama ditujukan untuk menciptakan rasa aman dan ketentraman umat beragama dalam melaksanakan aktifitas agama dan keagamaan. Keamanan dan ketentrman dalam menjalankan agama dan keagamaan, merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi dalam rangka ketertiban umum.

Agama dalam tindak pidana ini tidak menjadi obyek perlindungan, karena dianggap bukan kepentingan hukum, yang menjadi kepentingan hukum adalah aktifitas agama dan keagamaan, seperti merintangi upacara agama dan upacara penguburan jenazah atau membuat suasana gaduh ditempat ibadah sehingga menggangu jalannya ibadah. Secara historis, pengaturan tindak pidana agama dalam KUHP pada awalnya hanyalah mencakup tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama. Namun setelah adanya penambahan Pasal 156a ke dalam KUHP, barulah pengertian tindak pidana terhadap agama tercakup dalam KUHP.

Pasal 156a KUHP yang di dalamnya memuat rumusan tindak pidana terhadap agama, merupakan pasal amandemen yang disisipkan berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Pada masa itu Penetapan Presiden merupakan produk hukum yang setara dengan undang-undang, yang kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang, maka kedudukan Penetapan Presiden tersebut ditingkatkan menjadi Undang-undang, yang dikenal sebagai UU PNPS. Ditinjau dari sejarah pembentukannya, penyisipan pasal 156a KUHP tersebut mencerminkan kebutuhan aktual masyarakat Indonesia. Baik pasal 156a KUHP maupun pasal 175-177 KUHP merupakan tindak pidana yang berada dalam Bab V tentang “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”.

Hal ini dapat diartikan bahwa pada dasarnya “agama” atau “kehidupan beragama” bukan kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana, melainkan kriminalisasi atas perbuatannya itu karena dianggap berpotensi menggangu ketertiban umum. Dilihat dari paradigma hubungan negara dan agama, kita mengenal dua sistem negara, yakni negara sekuler dan negara agama (teokrasi). Dalam sistem negara sekuler, agama dan kehidupan beragama sama sekali tidak menjadi objek perlindungan negara. Sebaliknya, di negara yang menganut sistem teokrasi, agama dan kehidupan beragama merupakan obyek hukum yang harus dilindungi oleh negara dengan ancaman pidana.

Bertolak dari kedua sistem dalam hubungan agama dan negara, secara ekstrim Indonesia tidak bisa disebut sebagai negara sekuler maupun negara agama (teokrasi). Dalam sistem teokrasi, hanya agama tertentu yang dianut dan didukung oleh negara yang dilindungi oleh hukum, sedang negara Indonesia melindungi semua agama yang dianut oleh warga negara, tanpa membela kebenaran salah satu agama. Begitu pula sebaliknya, dalam sistem sekuler, negara sama sekali mengurusi masalah agama, karena hal itu dipandang merupakan urusan pribadi warga negara. Dalam sistem sekuler, negara tidak melindungi sama sekali kepentingan umat beragama. Sedang Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, maka berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam batas-batas tertentu negara mengatur kehidupan beragama, melindungi agama (tertentu) dan perasaan keagamaan serta mengatur ketentraman umat beragama dari segala bentuk penghinaan, penistaan atau penodaan.

Terkait dengan tindak pidana penodaan agama, pasal 156a KUHP yang merupakan “pasal amandemen” yang disisipkan berdasarkan pasal 4 UU PNPS, menyebutkan: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

  1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
  2. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”
Kekaburan norma (vage normen) tampak pada pasal 156a KUHP tersebut di atas. Istilah “permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan” pada pasal tersebut sama sekali tidak menyebutkan objek penodaan, penghinaan atau penistaan agama yang dilakukan, misalnya penghujatan terhadap Tuhan, penghinaan terhadap utusan Tuhan, Kitab Suci, Ibadah keagamaan, dan sebagainya. Karena definisi masing-masing agama mengenai Tuhan, Rasul, Nabi, Kitab Suci, ibadah keagamaan berbeda-beda, maka diperlukan formulasi yang lebih jelas yang menekankan perlindungan terhadap agama, perasaan keagamaan dan perlindungan ketentraman masyarakat beragama.

Mengingat rumusan pasal 156a KUHP masih sangat umum (abstrak), maka dalam implementasinya penegak hukum lebih banyak bertumpu pada keterangan ahli agama, ahli bahasa, dan ahli hukum, dalam menyikapi kasus tindak pidana penodaan terhadap agama. Persoalannya adalah bagaimana independensi dan obyektivitas keterangan ahli tersebut?

Dalam kasus dugaan penistaan atau penodaan terhadap Al Quran, kitab Suci umat Islam, yang dilakukan oleh Ahok, kita semua berharap agar proses penegakan hukumnya dilakukan secara profesional, obyektif dan independen. Agar masyarakat muslim selaku pencari keadilan (justitiabelen) dan Ahok yang diduga sebagai pelakunya sama-sama segera memperoleh kepastian hukum dan keadilan mengenai benar tidaknya dugaan tindak pidana penodaan terhadap Al Quran. Penegakan hukum harus dilakukan sesuai aturan (hukum acara) secara fair dan obyektif, tanpa campur tangan (intervensi) dari penguasa maupun kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan (interest groups)dalam kasus ini. 

*)Advokat-Pengamat Hukum

 


BACA JUGA

Kamis, 24 September 2015 23:03

Ada Presiden, Pengamanan Ketat, Antre Panjang, Ratusan Jemaah Tak Bisa Salat

<p><strong>LANTARAN</strong> dihadiri oleh orang nomor satu di Indonesia pengamanan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*