MANAGED BY:
KAMIS
24 OKTOBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

RAGAM INFO

Senin, 21 November 2016 13:25
Opini
Banjarbaru Darurat

Oleh: HE. Benyamine

Ikon Kota Banjarbaru

PROKAL.CO, Kota Banjarbaru sedang mengalami ujian berat, karena beberapa kebijakan Pemko Banjarbaru yang terlihat saat ini bagai kehilangan visi dan tanpa berbasis data dan pengetahuan. Hal ini begitu terlihat dengan dibangunnya pagar sekeliling lapangan rumput Moerdjani, yang secara sadar menjadi ruang publik tidak sesuai fungsinya. Berapa anggaran (berasal dari pajak yang anda bayarkan) seperti menabur garam di laut, hanya untuk mengutak-atik alun-alun Moerdjani, yang sebenarnya tidak untuk lapangan bola tapi sebagai ruang publik, dan hal ini tanpa terlihat pengawasan dari DPRD Kota Banjarbaru dalam kebijakan yang sebenarnya dapat untuk anggaran pembangunan di wilayah lainnya.

Bagaimana dapat melaksanakan pembangunan, jika pengambil kebijakan tidak mendasarkan keputusannya pada data dan pengetahuan (ilmu). Hal ini terlihat dengan “belajar”nya rombongan pejabat Kota Banjarbaru yang dipimpin langsung walikota ke Bandung untuk penataan wilayah dan pengelolaan sungai, padahal kota Banjarbaru merupakan salah satu kota yang dirancang pembangunan (by design) sejak awal yang di Indonesia bisa dihitung dengan jari, bukan kota tumbuh seperti kota Banjarmasin. Sungguh ironis, kota Banjarbaru seharusnya menjadi rujukan penataan wilayah karena memang sejak berdirinya dirancang dan terencana. Di sini, jelas ada yang menyimpang dan keliru dalam menentukan arah kebijakan Pemko Banjarbaru, karena tidak mengenali kotanya sendiri.

Walikota Banjarbaru dalam kebijakannya lebih mengacu pada kedangkalan pengetahuan dalam hal sungai Kemuning, terlihat dengan sikapnya yang melihat sungai hanya sebagai “tempat mengalirkan air dari hulu ke hilir”, yang menunjukkan tingkat kepercayaan pada peraturan dan perundangan tentang sungai begitu rendah, padahal kebijakan siring pada sungai juga berpengaruh pada penataan wilayah dan mengarahkan warga yang berada di pinggir sungai dalam kerentanan bencana.

Perubahan fungsi peruntukan lahan, yang merusak rancangan tata ruang kota, hal ini terlihat dengan berubahnya fungsi Taman Karang Taruna (HE. Benyamine “Banjarbaru Harus Sadar Sejarah” – MK, 29 Maret 2010:B6), “yang saat ini sudah mulai padat dengan berbagai bangunan, seperti Kolam Renang Idaman, Rumah Dinas Wakil Walikota, Kantor Kelurahan, dan Kantor PKK Banjarbaru, yang telah menjadikan lokasi ini begitu sesak dan tak beraturan. Setidaknya, Pemko Banjarbaru telah mengurangi ruang terbuka hijau, yang sebenarnya juga bernilai sejarah. Ini perlu dipertanyakan kepada Pemko, karena dinas terkait tentu sudah paham betul mengenai ruang terbuka hijau, kecuali tutup mata dan telinga.” Belakangan ditambah lapangan tenis dan tempat jajanan dan aktivitas usaha di samping kantor lurah, yang menjadikan ruang publik sebagai ruang privat.

Pemko Banjarbaru dan DPRD Kota Banjarbaru sudah saatnya lebih memperhatikan data dan pengetahuan dalam kebijakannya, terutama tentang kotanya sendiri, yang sesungguhnya lebih layak menjadi tempat studi banding daerah lain, hanya mengoptimalkan sumberdaya yang ada di daerah ini dan mendorong lebih banyak partisipasi warga dalam pembangunan. Ironis, jika walikota Banajarbaru menggagas “pelayanan berkarakter” sementara data dan keunggulan kotanya terabaikan, hanya lebih banyak perjalanan “studi banding” yang setelah pulang membuat pernyataan “akan membangun ini/itu” sebagaimana terlihat di kota lain tanpa melihat karakter kota sendiri.

Sungguh begitu terlihat, pagar lapangan rumput Moerdjani merupakan kebijakan yang tak berkarakter, karena mengaburkan fungsi dan peruntukan yang seharusnya, juga membuat alun-alun lapangan Moerdjani terkesan kumuh dan menghilangkan aura Balai Kota Banjarbaru, dan tak salah jika Rini M mengatakan seperti tempat sirkus. Kembalikan fungsi peruntukannya,  baru layak bicara pelayanan berkarakter. Anggaran yang digunakan untuk utak atik lapangan Moerdjani dapat menjadi modal awal pembangunan lapangan bola di daerah lain, misalnya di daerah Cempaka.

Jadi, Walikota Banjarbaru sudah semestinya lebih mengenali kotanya jika ingin bicara yang berkarakter. Demikian juga anggota DPRD Kota Banjarbaru harus melakukan fungsi pengawasan dalam pembangunan, berhentilah terus “belajar” dengan istilah studi banding, karena kerja nyata di daerah ini yang diharapkan.  Biaya pembangunan, berasal dari pajak, yang begitu terbatas sudah seharusnya digunakan dengan bijaksana dan berdasarkan data data serta pengetahuan, bukan seakan seperti orang bangun tidur lalu bicara mimpinya untuk diwujudkan. Jika kebijakan Pemko Banjarbaru tidak menganggap data dan pengetahuan menjadi dasar keputusan, maka Banjarbaru dalam keadaan darurat. 


BACA JUGA

Kamis, 24 September 2015 23:03

Ada Presiden, Pengamanan Ketat, Antre Panjang, Ratusan Jemaah Tak Bisa Salat

<p><strong>LANTARAN</strong> dihadiri oleh orang nomor satu di Indonesia pengamanan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*