BANJARMASIN – Kedatangan Presiden RI, Joko Widodo belum lama tadi ke Kalsel, ternyata mengisyaratkan suatu asa terhadap daerah ini. Dia menginginkan Kalsel menjadi salah satu alternatif ibukota Negara Republik Indonesia selain Kalimantan Tengah.
Hal ini diungkapkan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor ketika mendampingi orang nomor satu di negeri ini dalam lawatan kerja ke Kabupaten Tanah Bumbu, Minggu (7/5) tadi. Dibeberkan Sahbirin, Jokowi ketika itu meminta kepadanya untuk mencarikan lahan seluas 300 ribu hektare di Kalsel.
Apa yang dituturkan Presiden tersebut sempat membuat dirinya terkejut, malah dia menduga Pak Presiden mau berkebun karet dengan lahan seluas itu. Namun, setelah mendengar jawaban langsung dari Jokowi, lahan tersebut adalah sebagai alternatif Kalsel menjadi ibukota Negara, Sahbirin pun tersipu.
Menurutnya, alasan Presiden memilih Kalsel sebagai alternatif ibukota Negara, salah satunya adalah, karena Kalsel berada tepat di tengah tengah negeri ini. “Saya sempat kaget, apa Presiden mau berkebun karet dengan lahan seluas itu? Ternyata beliau (Presiden) menginginkan Kalsel menjadi alternatif ibukota Negara,” beber Sahbirin, Sabtu (13/5) malam.
Jika melihat lahan seluas itu di Kalsel, alternatifnya bisa di Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut dan di Banua Anam. Meski demikian, Sahbirin belum mau membeberkan upaya persiapan lahan seluas itu. Dirinya hanya meminta dukungan kepada Jokowi, agar terlaksananya jalan bebas hambatan dari Kabupaten Banjar ke Kabupaten Tanah Bumbu. “Jalan bebas hambatan ini yang kami sampaikan ketika itu, ini yang paling krusial bagi transportasi dan perekonomian Kalsel,” tutur Sahbirin.
Dia menjelaskan, saat ini jalan yang sudah terbuka demi terbangunnya jalan bebas hambatan sepanjang 46 Km itu, mencapai 28 Km. Upaya Pemprov Kalsel ini menurutnya, juga mendukung semangat Presiden, di mana dalam setahun diharapkan Indonesia bisa membuat jalan 200 Km. “Mudah-mudahan bisa terwujud, ini sesuai pula harapan Presiden,” katanya.
Untuk diketahui, pembangunan jalan tol bebas hambatan ini Pemprov Kalsel masih memerlukan dana, khususnya untuk penyusunan Detail Engineering Desain (DED). Diperkirakan untuk DED tersebut, Pemprov butuh dana mencapai Rp16-20 miliar. Upaya untuk mendapatkan suntikan dana dari pemerintah pusat dilakukan Pemprov Kalsel dengan berkirim surat kepada pemerintah pusat melalui Balai Jalan Nasional Wilayah XI Kalimantan. (mof/ay/ram/ema)
