MANAGED BY:
RABU
27 MEI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Rabu, 28 Juni 2017 16:34
Parlementaria Banjarbaru
Butuh Waktu Enam Bulan Godok Dua Raperda
H Iriansyah Ganie | Foto : via facebook

PROKAL.CO, BANJARBARU - Diusulkan sejak Januari, dua Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) yang diusulkan pemko baru disahkan Juni ini. Ketua Pansus B DPRD Banjarbaru, Iriansyah Ghanie menceritakan pembahasan makan waktu lama karena perlu serangkaian konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.

Kedua Raperda yang dimaksud adalah pencabutan Perda No 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemko Banjarbaru dan Raperda tentang Pengendalian Kualitas dan Pencemaran Sumber Daya Air.

"Diajukan sejak Januari dan baru finalisasi Juni ini. Latar belakangnya, Dirjen Otonomi Daerah Mendagri sempat menyarankan agar Sidang Paripurna pengesahan Raperda ditunda. Alasannya takut ada PP (Peraturan Pemerintah) baru yang muncul belakangan hari," kata Iriansyah.

Namun, karena sudah makan waktu banyak, Pansus B memutuskan untuk mengejar tenggat waktu. Mengingat masih ada Propemperda (Program Pembentukan Perda) yang menunggu digodok. Kalau pun ada aturan baru muncul, bisa direvisi belakangan hari.

Alasannya kuat, mengacu Surat Keputusan Gubernur Kalsel bahwa Perda No 2 itu batal demi hukum. Karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dimana pengelolaan kehutanan, pertambangan, dan pendidikan jenjang menengah (SMA dan SMK) diambil alih pemerintah provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Bidang-bidang tersebut dihapuskan dari kewenangan dan penganggaran di tingkat pemko dan pemkab.

"Itu belum terhitung perubahan sekian istilah, redaksi bahasa dan kerangka poin dalam Raperda ini," tukas Ketua Komisi I tersebut. Total Pansus B butuh delapan kali rapat dan dua kali kunjungan kerja untuk merampungkan penggodokan.

Mengenai Raperda kedua, menyangkut pengendalian pencemaran air, Iriansyah meminta agar Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani lekas menerbitkan aturan pendukung. "Rekomendasi Pansus B, segera terbitkan Perwali-nya. Agar hal-hal teknis menjadi jelas dan Perda ini bisa segera diterapkan," pungkas politisi Golkar tersebut. (fud/ema)


BACA JUGA

Rabu, 27 Mei 2020 14:43

Bupati Wahid: Pemda HSU, Polres dan Kodim Amuntai Sudah Bekerja Maksimal Cegah Covid-19

AMUNTAI - Tak ada kata tidak. Semua satu kata satu…

Jumat, 22 Mei 2020 11:32

Kasus Covid-19 Bisa Naik Usai Lebaran, Kemenag Kalsel Imbau Tidak gelar Takbiran

BANJARMASIN - Pawai takbiran malam Lebaran dipastikan akan sepi. Tradisi…

Jumat, 22 Mei 2020 11:26

Profesi Penggali Kubur Semakin Dicari

BANJARBARU - Penggali kubur adalah profesi yang paling dicari akhir-akhir…

Jumat, 22 Mei 2020 11:16

Terindikasi Covid-19, Penumpang Dikarantina

BANJARBARU - Beberapa hari menjelang Lebaran, kondisi Bandara Syamsudin Noor,…

Jumat, 22 Mei 2020 10:56

PSBB Banjarmasin Masuki Jilid 3, Pakar Epidemiologi: Lanjutkan, tapi Harus Lebih Tegas

BANJARMASIN - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II di…

Jumat, 22 Mei 2020 10:44

Kalsel Kewalahan Memusnahkan Arsip

BANJARMASIN - Sudah sebulan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel memulai…

Jumat, 22 Mei 2020 10:34

Kapolda Sowan ke Guru Danau

AMUNTAI - Sudah hampir menjadi agenda rutin bagi pejabat instansi…

Jumat, 22 Mei 2020 10:21

MUI Banjarbaru Bolehkan Salat Id, Dengan Syarat

BANJARBARU - Meski sudah sangat mendekati hari H lebaran Idulfitri.…

Jumat, 22 Mei 2020 09:52
Pemko Banjarbaru

Wali Kota Terima Bantuan dari Notaris

BANJARBARU - Wali Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani, Senin (18/5)…

Jumat, 22 Mei 2020 09:45
Pemkab Tanah Bumbu

Pemkab Tanbu Imbau Masyarakat Salat Idulfitri di Rumah

BATULICIN - Pemkab Tanbu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers