Pembahasan Pra, APBD 2024 Kukar Diproyeksikan Capai Rp 13,376 Triliun
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan rapat Rancangan Pra APBD Tahun 2024. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin didampingi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekda Kukar Sunggono. Bersama Badan Anggaran DPRD Kukar yang dipimpin Ketua DPRD Abdul Rasid melakukan rapat ini di Novotel Malioboro, Yogyakarta pada Minggu (5/11) kemarin.
Pada presentasi TAPD Kukar, disebutkan bahwa penerimaan daerah dengan kesepakatan KUA PPAS dengan Total APBD Rp 12,449 Triliun dengan usulan rancangan APBD tahun 2024 sebesar Rp 13,376 Triliun dengan adanya kenaikan Rp 927 Miliar. Adapun pembiayaan daerah dengan jumlah penerimaan pembiayaan usulan kesepakatan KUA PPAS Rp 750 Miliar dengan rancangan APBD Rp 750 Miliar. Jumlah pengeluaran pembiayaan dengan usulan kesepakatan KUA PPAS sebesar Rp127 miliar dengan rancangan APBD Rp127 miliar.
Adapun pembiayaan Netto usulan kesepakatan KUA PPAS Rp623 miliar. Total APBD usulan kesepakatan KUA PPAS Rp 12, 449 triliun dan rancangan APBD sebesar Rp13.376 triliun bertambah Rp 927 Miliar. Sementara Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) usulan 8 Oktober 2023 sebesar Rp961 miliar dan usulan 5 November 2023 sebesar Rp927 Miliar bertambah Rp34 miliar. Dari proyeksi tersebut didapatkan bahwa mandatory spending seperti alokasi pendidikan sebesar Rp2,897 Triliun telah memenuhi minimal alokasi sebesar 20 persen dari R-APBD.
“APBD tahun 2024 Kukar diproyeksikan mencapai Rp 13,376 Triliun,” ujar Rendi Solihin.
Kesehatan dialokasikan sebesar Rp1,7 Triliun memenuhi minimal alokasi sebesar 10 persen dari total R-APBD, Diklat ASN dialokasikan sebesar Rp33, 858 miliar (0,20%). Pengawasan dialokasikan sebesar Rp66, 641 miliar sebesar (0,50%). Adapun infrastruktur dialokasikan sebesar Rp4,789 triliun memenuhi minimal alokasi sebesar 40 persen dari total pendapatan DBH dan DAU dan Alokasi Dana Desa dialokasikan sebesar Rp992,454 miliar (10%) dari total pendapatan DBH dan DAU.
Ditambahkan DBH sawit dan DAU Spesific Grant berdasarkan PP38/2023 merupakan bagian dari penerimaan negara atas bea keluar dan pungutan ekspor yang dikenakan atas kelapa sawit. Dianggarkan dalam APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan kabupaten yang digunakan sebagai jalur logistik pengangkutan sawit.
DAU spesifik Grant berdasarkan UU1/2022 dialokasikan untuk peningkatan layanan publik daerah di bidang Pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum serta mendukung pendanaan kelurahan melalui kebjakan penggunaannya (earmarked), termasuk DAK Fisik dan Dak Non Fsik berdasarkan S-46/MK.7/2023 dan Dak Non Fisik-PMK204/PMK.07/2022 membantu operasional layanan public.
Rendi menyebutkan setelah penjelasan proyeksi rancangan pra APBD tahun 2024 ini. Akan dilanjutkan dengan diskusi dan pembahasan bersama TAPD dan Banggar DPRD Kukar. Dilanjutkan kembali pada Senin (6/11) dengan pembahasan penggunaan proyeksi usulan realisasi APBD Tahun 2024.
“Kita akan kembali melakukan diskusi untuk membahas penggunaan proyeksi usulan realisasi APBD 2024,” tutupnya. (adv/moe)
