BALIKPAPAN-Pemerintah terus berusaha meyakinkan pengusaha agar tak ragu menaruh investasi pada proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hendrar Prihadi mengatakan, pihaknya menggaransi proses pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan IKN bakal lebih sederhana.
“Kepada kawan-kawan pengusaha jangan ragu dan khawatir. Jika ada kesempatan berkontribusi maka silakan. Kami garansi, sampai kapanpun siapapun presidennya IKN akan jadi, ini komitmen pemerintah,” kata Hendi di Balikpapan, Senin (10/4).
Hendi meneruskan, dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) kebutuhan anggaran pembangunan IKN 2022-2024 mencapai Rp 466 triliun. Komponen pembiayaan tersebut berasal dari APBN senilai Rp 90,3 triliun, modal KPBU senilai Rp 252 triliun serta swasta murni, BUMN dan BUMD senilai Rp 123,2 triliun.
Hingga saat ini, Hendi menyebut progress pembangunan IKN secara keseluruhan untuk tahap awal sudah mencapai 25 persen dengan serapan anggaran mencapai Rp 30 triliun. Artinya, sebut dia, masih ada banyak peluang bagi investor untuk ikut terlibat dalam pembangunan IKN.
“Masih ada Rp 400 triliun lebih kebutuhan anggaran dan masih sangat terbuka bagi pengusha untuk terlibat,” ujar dia.
Hendi menyebut, LKPP sudah menerbitkan Peraturan Lembaga (Perlem) LKPP Nomor 5 Tahun 2022 untuk menjamin kemudahan pengadaan barang dan jasa untuk proyek pembangunan IKN. Penerbitan Perlem ini, untuk melengkapi UU Nomor 3 Tahun 2022.
LKPP RI juga telah menerbitkan Peraturan LKPP nomor 1 tahun 2023 untuk dapat mempercepat proses kerjasama pemerintah dengan badan usaha, atau KPBU dalam rangka mendukung pembangunan IKN.
Aturan ini, kata dia menggaransi proses pengadaan barang dan jasa tidak akan rumit, transparan, efisien, fleksibel, lebih cepat dan peningkatan produk dalam negeri, termasuk pelibatan UMKM maupun koperasi. (hul)
