TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan membangun guest house di Kota Tarakan pada tahun ini. Lokasinya di Jalan Reformasi/Anggrek Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat.
Dikatakan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, pendanaan bangunan tersebut dari APBD Kaltara 2019. “Nilainya mencapai Rp 23,4 miliar, dan diinformasikan DPUPR-Perkim Kaltara sudah masuk lelang,” ujarnya, Rabu (17/7).
Pekerjaan fisik ditargetkan pada Agustus nanti. “Tinggal menunggu pemenang lelang, dan apabila telah selesai lelang, maka paling cepat Agustus sudah mulai pekerjaan fisiknya,” tambahnya.
Secara fisik, lanjutnya, guest house akan berlantai 1 dengan 4 bangunan berbeda fungsi. Bangunan I untuk ruang VVIP, bangunan II untuk ruang VIP, bangunan III untuk tamu, dan bangunan IV untuk hall atau ruang pertemuan.
“Untuk urusan lahan, tidak ada masalah. Karena lokasi lahan yang akan digunakan merupakan eks Samsat Provinsi Kaltim (Kalimantan Timur). Dan, telah dihibahkan kepada Pemprov Kaltara. Jadi, secara legitimasi sudah milik Pemprov Kaltara asetnya,” beber Irianto.
Luas lahan mencapai 20 ribu meter persegi. “Sebenarnya, ada 3 alternatif calon lokasi guest house, sebelumnya akhirnya ditetapkan di Jalan Reformasi. Pertama, di lahan WKP Pertamina di wilayah Kampung 1/Skip. Namun, belum mendapatkan hak pinjam pakai dari Pertamina sehingga dibatalkan. Lalu, di sekitar RSUD Tarakan, namun karena ada kebocoran minyak mentah (lantung), maka oleh KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) tidak direkomendasikan. Lahan itu rencananya akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) oleh KLHK,” bebernya.
Sekaitan dengan proses pelelangan, Gubernur juga menegaskan agar tidak menunda-nunda proyek kegiatan yang sudah selesai pelelangan. “Untuk kegiatan 2019 apabila sudah lelang, masa sanggah selesai maka segera bikin kontrak. Jangan ditunda-tunda,” tegasnya.
Sesuai laporan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara pada tahun ini ada 143 paket masuk proses pelelangan. 84 paket diantaranya, telah dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan. Sementara 32 paket kegiatan mengalami pergeseran anggaran di APBD Perubahan 2019 sehingga akan sulit direalisasikan.
“Untuk kegiatan pembangunan kantor penghubung baik di Jakarta maupun Tarakan (guest house) segera dikerjakan kalau sudah menekan kontrak,” ujarnya. (humas)
