BALIKPAPAN - Fraksi Gerindra memberikan sorotan terhadap catatan BPK dalam raihan opini WTP Pemkot Balikpapan beberapa waktu lalu. Anggota Fraksi Gerindra Aminuddin sebagai perwakilan fraksi menyebutkan, pihaknya meminta pemerintah kota mengoptimalkan penatausahaan dan pengamanan aset tetap.
Apalagi masalah ini sudah beberapa kali jadi sorotan BPK. Dia menyebutkan, aset tetap bagian dari alat produksi dan alat kerja yang dibeli dari APBD. “Seharusnya jadi perhatian dalam penatausahaan dan pengamanan,” tuturnya. Sehingga jangan sampai aset beralih ke pihak yang tidak sah.
Kemudian soal menyiapkan mekanisme konstruksi. Menurutnya pembenahan mekanisme ini penting karena menyangkut pembangunan sarana prasarana yang menyerap anggaran besar dan mempengaruhi keselamatan. “Jangan sampai bangunan sia-sia karena penggunaan tidak optimal,” ucapnya.
Serta catatan tentang optimalisasi potensi asli daerah (PAD), khususnya pajak daerah yang jadi sorotan BPK. Fraksi Gerindra memandang potensi sektor ini besar, tetapi optimalisasi masih lemah. Seperti pajak hotel yang berjumlah 86 hotel. Begitu pula restoran yang ramai di sejumlah titik, reklame, dan parkir.
Bahkan air tanah yang jumlah produsennya semakin besar karena permintaan tinggi. “Kami menyarankan agar dibentuk tim khusus untuk memformulasikan cara penagihan yang efektif jadi wajib pajak tidak mengelak, justru kooperatif,” jelasnya. Sedangkan soal laporan penanggungjawaban APBD, dia melihat capaian PAD.
Menurutnya, target PAD pajak daerah setelah perubahan Rp 501 miliar sampai akhir tahun bisa terealisasi Rp 565 miliar. Berarti ada capaian lampaui target. Tapi di satu sisi, BPK memberi catatan ketidakoptimalan dalam menggali PAD khususnya pajak daerah.
Namun kenyataannya di satu sisi, pemkot juga berhasil melampaui target. “Tidak sinkron ini membuat publik bertanya sektor apa yang belum tergarap, kami berharap ada penjelasan,” ucapnya. Serta pos belanja bantuan sosial dari Rp 3,6 miliar yang disiapkan, realisasi hanya Rp 2,2 miliar. “Bansos ini sangat miskin, padahal fakta masih banyak masyarakat yang butuh bantuan pemerintah mengatasi masalah ekonomi,” ungkapnya. Dia meminta Pemkot Balikpapan melakukan evaluasi untuk tahu letak kesulitan merealisasikan anggaran bansos. (din/pro)
