Covid Mereda, Kemiskinan Membayangi Pontianak

- Senin, 18 Oktober 2021 | 12:39 WIB
MENIKMATI MAKANAN RINGAN: Seorang ibu yang sehari-hari bergelut dengan sampah perkotaan, menikmati makanan ringan yang dibawanya tidak jauh dari tempat pembuangan sampah di Jalan H. Rais A. Rahman. MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST
MENIKMATI MAKANAN RINGAN: Seorang ibu yang sehari-hari bergelut dengan sampah perkotaan, menikmati makanan ringan yang dibawanya tidak jauh dari tempat pembuangan sampah di Jalan H. Rais A. Rahman. MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST

Pandemi Covid-19 turut menjadi penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Kota Pontianak. Tumbangnya sektor usaha barang dan jasa, akibat kebijakan pemberlakuan aturan pemerintah guna menekan Covid, ternyata menjalar pada hilangnya pekerjaan masyarakat. Lantas seberapa jauh intervensi Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam mengupayakan agar angka kemiskinan tidak semakin menggurita?

MIRZA A. MUIN, Pontianak

KETUA Tim Penanggulangan Kemiskinan Kota Pontianak, Bahasan mengakui, sejak daerah ini dihantam Covid-19, turut berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Dari data Dinas Sosial Kota Pontianak, di tahun lalu terdapat 31 ribu jiwa penduduk miskin. 

“Diasumsikan angka tersebut bisa meningkat dua kali lipat. Tapi ini baru asumsi. Karena pendataan masih berjalan dan baru rampung di akhir tahun nanti,” ujar Wakil Wali Kota (Wawako) Pontianak tersebut kepada Pontianak Post, Sabtu (16/10) di Pontianak.

Kenaikan angka kemiskinan disinyalir dia akibat pandemi Covid-19 yang sudah terjadi hampir 2 tahun ini. Keterbatasan aktivitas akibat kebijakan yang dijalankan pemerintah, tak dipungkiri dia, mau tak mau membuat banyak usaha kolap. Di Kota Pontianak sendiri, kata dia, geliat perekonomian bertumpu pada perdagangan jasa. Namun karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, mulai dari pembatasan aktivitas, semi lockdown, sampai penerapan zona, diakui dia, membuat pergerakan masyarakat sedikit sempit. Alhasil, diungkapkan dia, begitu banyak kegiatan usaha dan pekerjaan ikut terdampak. “Semua itu juga berdampak pada masyarakat yang kehilangan pekerjaan,” ucapnya.

Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Pontianak, pihaknya juga melakukan berbagai macam intervensi. Seperti pemberian BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu saat ini tengah berjalan.

Menurutnya, sektor kesehatan menjadi penting. Sebab biaya kesehatan ketika orang sakit, diakui dia, biayanya cukup tinggi. Maka dari itu, Pemkot, menurut dia, mengupayakan agar orang tidak mampu bisa mendapatkan BPJS Kesehatan gratis.

Selain BPJS Kesehatan gratis, Pemkot, menurut dia, juga banyak menggelontorkan program yang menyentuh masyarakat akar. Dimisalkan dia seperti pemberian pelatihan skill. Di sektor pertanian dan peternakan, Pemkot juga memberi bibit ikan dan cabai secara cuma-cuma. Sasaran mereka dalah pada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Kemudian program padat karya seperti memberdayakan masyarakat melalui program pengerjaan jalan lingkungan serta drainase, dirasa dia sangat membantu dalam pemulihan ekonomi masyarakat. “Sebab program padat karya inikan ada honornya. Diharap dari honor yang didapat itu bisa meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Belum lagi bantuan tunai dii mana sasaran mereka adalah masyarakat tidak mampu. Adanya bantuan tersebut di tengah pandemi seperti ini, diakui dia, sangat membantu meringankan beban hidup masyarakat.

Pemerintah saat ini, kata Bahasan, secara bertahap akan melakukan upaya buat menurunkan angka kemiskinan di Kota Pontianak. Ia pun yakin, jika ke depan angka penularan Covid makin menurun. Secara perlahan, diyakini dia, juga akan berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan. “Saya optimis ekonomi bisa bergeliat dan kemiskinan bisa diturunkan kembali,” ujarnya.

Terpisah Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak Darmanely mengatakan semenjak pandemi Covid-19, memang terjadi peningkatan kunjungan masyarakat yang datang ke Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinsos Pontianak. Dalam hal ini, keberadaan SLRT, menurut dia, membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin. Mereka juga menghubungkan masyarakat ini dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan daerah setempat.

Jika melihat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Pontianak, jumlah DTKS mencapai 22.854 Rumah Tangga. Sementara PKH mencapai 9.536 KK, BPNT sebanyak 18.608 KK, dan BST/BLT 9.000 KK berdasar data dari Kantor Pos dan Giro. Sedangkan jumlah Rumah Tangga yang masuk dalam DTKS sudah mereka lakukan intervensi dengan berbagai program. Tujuannya, dimaksudkan dia, buat menekan angka kemiskinan di Kota Pontianak tidak makin meluas.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Pontianak Anwar Ali mendorong agar di tahun depan, Pemkot dapat memperbanyak program yang menyentuh ke masyarakat langsung. Sebab, saat ini, dampak pandemi Covid, diingatkan dia, betul-betul terasa oleh masyarakat. Kehilangan pekerjaan akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan tak dipungkiri dia. Dalam pemulihan ekonomi, kata dia, turut menjadi pekerjaan rumah Pemkot.

Halaman:

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Balap Liar Mulai Resahkan Warga Sukadana

Rabu, 17 April 2024 | 11:20 WIB

Pj Gubernur Kalbar Sidak Pegawai Usai Libur Lebaran

Selasa, 16 April 2024 | 09:12 WIB

Warga Ngabang Keluhkan Tarif PDAM Naik Drastis

Senin, 15 April 2024 | 14:30 WIB

Polres Sintang Cegah Praktik Kecurangan di SPBU

Selasa, 9 April 2024 | 09:27 WIB

Ismail Jadi Pj Bupati Mempawah, Gantikan Herlina

Minggu, 7 April 2024 | 11:15 WIB
X