Tingginya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Pontianak, dinilai menjadi salah satu faktor kian parahnya kemacetan di beberapa ruas jalan di Ibukota Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) ini. Sebagai solusi dari kemacetan tersebut, perlu dibangun jembatan Kapuas III yang menghubungkan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dengan Wajok, Kabupaten Mempawah.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalbar Sutarmidji ketika menjawab pertanyaan awak media, mengenai solusi kamacetan di Kota Pontianak. “Kami (Pemprov) sedang upayakan terealisasi Jembatan Kapuas III di arah Kakap ke Wajok,” ungkapnya.
Menurutnya, Pemerintah Kota Pontianak tidak bisa membatasi pertambahan jumlah kendaraan bermotor. Pengetatan pertambahan kendaraan bermotor menurutnya bukan solusi terbaik untuk mengurai kemacetan. Kemudian pemindahan kegiatan ekonomi, sektor jasa dan perdagangan dari wilayah Kota Pontianak juga dinilai bakal menurunkan nilai kompetitif dari kota tersebut. Apalagi Pontianak selama ini dijuluki sebagai kota jasa dan perdagangan, dan memang mengandalkan pendapatan dari dua sektor tersebut.
“Yang baik dilakukan (untuk kemacetan) adalah mempercepat konektivitas jalan dan gang ke pusat-pusat pertumbuhan,” ujarnya.
Seperti dicontohkannya bagaimana dari daerah Sei Raya Dalam ke Paris II, Perdana, Parit Demang, hingga Purnama dibangun jalan yang memadai. Lalu harus ada penguraian kegiatan ekonomi ke Jalan Ampera, agar konsumen atau masyarakat tidak perlu lagi ke kota.
“Itu sudah saya mulai (ketika wali kota) dari Jalan Prof. M. Yamin, mengurai ekonomi ke Jalan H Rais A Rachman. Harus juga ada penataan kegiatan ekonomi di Jalan Karet dan sekitarnya. Utara harus ditata PKL-nya, peningkatan daya dukung beban kendaraan untuk Jalan Tanjung Raya II,” ungkapnya.
Selain itu, Midji-sapaan karibnya mengatakan, saat ini Pemprov sedang melebarkan jalan di arah Sungai Kakap dan Rasau Jaya, hingga ke Sungai Durian. Itu agar menjadi daya tarik untuk pengembangan kawasan permukiman.
Lalu solusi lain yang bisa dilakukan lanjut dia, adalah dengan transportasi sungai. Midji menyarankan truk kontainer untuk ke luar kota jangan lagi melakukan bongkar muat di Pelabuhan Dwikora. Melainkan bisa dialihkan ke daerah Batulayang, atau sekitar Sungai Ambawang.
“Kami juga sudah minta Bus Damri pool-nya ke Terminal Antar Negara. Pemprov juga memacu kawasan Tugu Alianyang tumbuh sebagai pusat jasa dan perdagangan. Sekarang Polres KKR sudah di sana, sebentar lagi mungkin Kajari KKR juga di sana, dan Direktorat Lalu Lintas (Polda) juga di kawasan sana,” terangnya.
Sementara untuk solusi jangka pendek dan merupakan ranah Pemkot Pontianak disebutkan Midji, adalah dengan membatasi jam operasional kendaraan berat. “Sekarang sudah kami lakukan untuk jembatan Kapuas II, semoga setelah ada jembatan Kapuas I gandeng, bisa teratasi,” harapnya.
Midji berharap para anggota DPR RI dapil Kalbar juga bisa memperjuangkan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat di Kalbar. Seperti pembangunan outer ring road, oute ring kanal, dan jembatan Kapuas III.
Menurut Mantan Wali Kota Pontianak itu, akan salah langkah jika seluruh aktivitas pelabuhan, gudang, perumahan, pabrik, dan lainnya tidak lagi berada di Kota Pontianak. Hal itu diprediksi bakal membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Kemudian kemiskinan, dan pengangguran bertembah, lalu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga berdampak pada sulitnya pembiayaan Pemkot Pontianak.
“Nanti kami adakan sarasehan seharian (membahas kemacetan Pontianak). Tapi kalau menurut saya Pontianak belum macet-macet amat, buktinya saya kemana-mana tak pakai pengawalan, tapi tak pernah terlambat,” pungkasnya. (bar)
