KUTAI TIMUR - Mewabahnya pandemi covid 19 membuat Pemerintah Kutim bergeliat memikirkan masyarakatnya. Tidak sedikit, Pemkab menyiapkan Rp 25 miliar yang siap digelontorkan khusus untuk bantuan sosial (bansos).
Kegiatan pendistribusian bantuan telah dilaksanakan sepekan lebih, terhitung sejak Sabtu (4/4) kemarin, Pemkab Kutim melalui Dinas Sosial (Dissos) mulai menyalurkan paket sembako gratis kepada 18 ribu kepala keluarga (KK) yang terdampak Pandemi Corona.
Tetapi ternyata, tidak semua masyarakat bisa menerima paket sembako tersebut. Terutama pada masyarakat yang berkecukupan. Selain itu Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D), masyarakat yang telah menerima Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) juga tak berhak mendapat bantuan sembako gratis tersebut.
Bupati Kutim, Ismunandar menyampaikan bahwa selama pandemic masih merebak, maka TK2D akan mendapat gaji Maret ditambah Rp 250 perbulan selama tiga bulan sebagai bantuan.
“Tambahannya sebesar Rp 250 ribu selama tiga bulan, yakni Maret, April dan Mei,” ucap Ismu.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dissos) Kutim, Jamiatulkhair Daik membenarkan statmen bupati. Menurutnya TK2D tidak mendapat sembako karena pegawai kontrak itu memiliki penghasilan dan juga mendapat dana (tambahan bantuan) Rp 250 ribu per bulan, elama tiga bulan masa pandemic Corona.
"Untuk sembako yang dibagikan jelas tidak boleh dapat,” ungkap Jami.
Sedangkan kategori masyarakat miskin yang telah menerima Program Keluarga Harapan (PKH) termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Dinsos juga dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sembako gratis ini. Dengan demikian, jelas bahwa bantuan sembako gratis diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, terdampak covid 19.
“Untuk persyaratan hanya masyarakat miskin dan tidak mampu terdampak covid 19. Semua ini masalah perut, hanya itu persyaratannya,” ungkap Jamiatulkhair.
Program pembagian bantuan sembako gratis kepada 18 ribu KK selama tiga bulan, artinya jika ditotal menjadi 54 ribu KK. Kadissos menghitung dana yang dikucurkan oleh Pemkab Kutim melalui Dinsos mencapai Rp 25 miliar. Dana dimaksud dialokasikan untuk pengadaan sembako, dana operasional hingga honor kegiatan.
Dia menerangkan, mekanisme pembagian paket sembako dilapangan bisa saja berubah sesuai hasil peninjauan petugas. Penerima bantuan dianggap layak atau tidak. Jika tidak, maka bantuan akan diserahkan kepada yang berhak agar tepat sasaran.
“Mudah-mudahan barang yang sudah dipesan tapi belum datang, segera tiba. Sehingga bisa cepat kami kemas. Kecamatan yang lain (di luar Sangatta) bersabar dahulu, karena semua sembako tidak semua dari Kutim hanya beberapa saja,” tandasnya. (diq/pro/one)
