Sampai dengan Kamis (17/6/2021), sudah 8.217 orang diamankan terkait aksi premanisme dan pungutan liar (pungli). Jumlah tersebut berasal dari 34 Polda di seluruh Indonesia. Terbanyak adalah Polda di Pulau Jawa seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
“Ini sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing wilayah tersebut,” ungkap Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Kamis (17/6/2021). Akan tetapi, sebagian besar di antaranya, tidak dilakukan penegakan hukum. Kebanyakan, hanya dilakukan pembinaan saja.
“Totalnya, untuk premanisme ada 4.107 dan untuk pungli ada 4.110 orang,” ungkap Ramadhan dikutip dari pojoksatu.id. Total jumlah orang yang diamankan terkait premanisme yakni 3.710 orang diberikan pembinan, sisanya diberikan pembinaan. Sementara untuk pungli, sebanyak 3.903 pelaku diberikan pembinaan dan sisanya dilanjutkan dengan proses hukum.
Ramadhan memastikan, mereka yang diproses hukum terbukti melakukan pemerasan dan ancaman yang meresahkan masyarakat.
Kepada mereka yang diberikan pembinaan, diberikan edukasi dan diarahkan untuk bekerja agar tidak melakukan pungli. Ramadhan menjelaskan, mereka yang dilakukan pembinaan semisal juru parkir liar, yang dikategorikan pungli. “Kalau memang dia juru parkir, ya kita jadikan yang sebenarnya, tapi tidak melakukan pungli lagi,” jelasnya.
Terpisah, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyatakan, kepada preman dan pelaku pungli yang hanya ikut-ikutan akan dilalukan pembinaan saja.
Namun, perlakuan berbeda akan dilakukan kepada mereka yang menjadi ketua atau simpul dalam tindak premanisme atau pungli. “Kita akan lihat peran masing-masing, simpul-simpul yang punya peran penting akan menjadi prioritas penyidik,” ujarnya. “Kalau ikut-ikutan, lebih baik dibina,” sambungnya.
Ia menjelaskan, tidak bisa menjebloskan semua pelaku premanisme dan pungli ke dalam penjara. Itu mengingat kapasitas penjara dan potensi persoalan baru di kemudian hari. “Kapasitas ruang tahanan dan lapas, lama-lama overload,” terangnya. Dalam masalah ini, sambung Agus, pihaknya tidak bisa memandang dan menilai dari satu sisi saja.
“Kita harus melihat masalah secara holistik, sehingga tidak timbul masalah baru dan ekses baru penyertanya,” tandasnya. (ruh/pojoksatu)
